Makna Kumpul Kebo di KUHP Baru

Jenggala.id - Indonesia kini memiliki regulasi baru terkait hubungan kohabitasi, yang umumnya dikenal sebagai kumpul kebo. Regulasi ini telah mendapatkan pengesahan resmi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bagian dari perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam prakteknya, undang-undang ini akan berlaku efektif mulai tahun 2026, atau tiga tahun setelah diresmikan pada bulan Januari yang lalu. "Undang-undang ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026," jelas Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, kepada wartawan di Sanur, Denpasar, pada Kamis, 10 Agustus 2023. Baca juga : Jualan Karbon, Indonesia Bakal Meraup Untung Ribuan Triliun Lebih lanjut, Yasonna menyampaikan, "Peraturan tersebut mengatur masa transisi selama tiga tahun." Perlu dicatat, kohabitasi atau kumpul kebo adalah istilah yang merujuk pada hidup bersama layaknya pasangan suami istri tanpa pernikahan resmi. Istilah "kumpul kebo" berasal dari ekspresi "koempoel gebouw" dalam Bahasa Belanda, di mana "gebouw" berarti bangunan atau rumah. Kata "gebouw" pun kemudian diserap menjadi "kebo," yang merujuk pada "kerbau" dalam Bahasa Jawa. Di Indonesia, kumpul kebo dianggap melanggar norma dan nilai-nilai sosial. Dalam revisi KUHP terbaru, peraturan mengenai kumpul kebo tertuang dalam Pasal 411 dan Pasal 412. Pasal 411 mengatur tentang perbuatan pidana terkait perzinaan, sementara Pasal 412 membahas tindak pidana terkait hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Baca juga : Kini Hadir Lagi di Jabar Program Bebas Bea Balik Nama Dan Diskon Pelaku perzinaan dan kohabitasi dapat diancam pidana, tetapi kasus ini masuk dalam kategori delik aduan. Pelaporan dilakukan secara terbatas oleh pihak yang paling terdampak secara langsung. Dalam Pasal 411, disebutkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam hubungan seksual dengan individu yang bukan merupakan suami atau istri resmi dapat dikenai pidana atas tindakan perzinaan. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah satu tahun penjara atau denda kategori II. Denda kategori II, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP, setara dengan sekitar Rp 10 juta. Baca juga : Dalam Waktu Singkat, War Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Ludes Berikut bunyi Pasal 411 ayat (1): “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.” Sedangkan menurut Pasal 412, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan merupakan tindakan pidana. Pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda. Adapun hukuman kurungan yaitu maksimal 6 bulan sementara hukuman denda paling banyak kategori II alias setara Rp 10 juta. “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Baca juga : MA Vonis Irfan Suryanagara dan Istri 10 Tahun Penjara Denda 2 Miliar Pasal terkait kumpul kebo dalam revisi KUHP baru sempat memicu kontroversi karena dianggap melibatkan ranah privasi individu. Namun, menurut pandangan Yasonna, pasal ini tidak ditujukan untuk itu. Sebaliknya, menurutnya, peraturan mengenai kohabitasi diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dan agar orang tidak sembarangan menangkap pelaku kohabitasi. "Konsep kohabitasi yang dimaksudkan di sini bukan untuk sembarangan menangkap orang, ada batasannya, ini adalah delik aduan. Orang yang dapat mengadukan adalah orang tua, anak, istri, atau suami," ungkap Yasonna Laoly. Baca juga : Polemik Dana Hibah 500 Juta untuk KONI Bandung Barat Saat wacana pengaturan ini pertama kali muncul pada tahun 2018, muncul kekhawatiran bahwa pasal mengenai kumpul kebo dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata yang bergantung pada kunjungan wisatawan asing. Menjawab keprihatinan tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan rasa aman bagi turis asing. Mereka tidak perlu cemas akan dijerat hukum jika menginap di hotel bersama pasangan tanpa status perkawinan. "Tidak ada alasan bagi kita untuk masuk ke dalam privasi seseorang. Tidak ada alasan untuk mengintervensi urusan di dalam kamar orang dengan mengetok pintu orang lain," tegasnya.

Makna Kumpul Kebo di KUHP Baru

Bareskrim Polri Musnahkan Narkoba Senilai Rp222 Miliar di RSPAD

Tom Lembong Hadapi Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kasus Korupsi Impor Gula

BeritaLainnya

Bareskrim Polri Musnahkan Narkoba Senilai Rp222 Miliar di RSPAD

Tom Lembong Hadapi Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kasus Korupsi Impor Gula

Anggota CUMK Diminta Waspada Modus Penipuan Online

Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Polisi Ciduk Tersangka Narkoba di Luwu Utara

Polisi Tangkap 4 Pelaku Pencurian Perangkat BTS Telkom di Luwu Utara

Mafia BBM di Bumi Lamaranginang Nekat, Warga Menjerit: Banyak Mobil Tangki Siluman

ASN di Sabbang Tikam Dua Teman di Pesta Ballo’, Harusnya Jadi Panutan di Masyarakat

Katedral Notre Dame yang Penuh Sejarah

Berita Terkini

Recommended

Rata-rata Penumpang Kereta Cepat Whoosh Pilih Turun di Stasiun Padalarng

Polisi tembak anggota geng motor di Kabupaten Bandung

Jokowi Dorong Peningkatan Produksi Beras oleh Mentan

Kasat Narkoba Diberhentikan Terkait Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Makna Kumpul Kebo di KUHP Baru

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended