Professor Driyarkara menempatkan makna kemerdekaan pada ranah individu sebagai kekuasaan untuk menentukan diri sendiri, termasuk kebebasan berbuat atau tidak berbuat.
Pada tingkat personal, kebebasan itu mensyaratkan kemampuan menguasai diri dan perilaku tanpa berubah menjadi kebebasan semaunya yang melanggar kodrat kemanusiaan.
Soal makna kemerdekaan bagi bangsa, Bung Karno menawarkan penafsiran yang lebih luas dan politis.
Menurut Bung Karno, selama suatu bangsa belum menguasai kekuasaan politik atas negerinya, banyak aspek kehidupan — ekonomi, sosial, dan politik — diarahkan untuk kepentingan pihak lain yang sering bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Kondisi itu membuat bangsa yang terjajah kehilangan kemampuan mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan tidak mampu menemukan pribadinya.
Bung Karno menegaskan bahwa rakyat yang terjajah acap kali hanya menjadi pelengkap bagi kepentingan bangsa penjajah.
Dalam kerangka ini Bung Karno memisahkan tampilan formal kemerdekaan dari kemerdekaan substantif yang menentukan nasib nasional secara mandiri.
Iapun menggunakan istilah overheersen dan beheersen untuk menjelaskan dua bentuk pengaruh kolonialisme yang berbeda.
Walau kekuatan untuk memerintah (overheersen) mungkin lenyap setelah proklamasi kemerdekaan, kekuatan untuk menguasai (beheersen) dapat terus bertahan dalam bentuk-bentuk yang lebih halus.
Transformasi penguasaan itulah yang kemudian disebut neokolonialisme.
Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961 menggambarkan definisi itu sebagai “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”
Sementara itu, Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961 menyebut neokolonialisme sebagai “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.”
Praktik-praktik neokolonial yang disebut adalah penciptaan rezim boneka melalui pemaksaan seperti kudeta militer atau pemilihan yang direkayasa.
Metode lainnya meliputi provokasi konflik di antara massa, mendorong pemisahan wilayah dengan dalih self determination, serta subversi yang menimbulkan kekacauan.
Pengukuhan kepentingan ekonomi melalui perdagangan dan investasi serta penggunaan blokade atau embargo juga termasuk taktik neokolonialisme.
Bung Karno pernah menegaskan bahwa kemerdekaan politik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan langkah awal, tetapi tidak otomatis menjamin kemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Ia merumuskan kemerdekaan sebagai sarana menuju masyarakat adil dan sempurna yang bebas dari penghisapan.
Dalam tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka” yang diterbitkan pada tahun 1933, Bung Karno menempatkan kemerdekaan politik sebagai jembatan menuju tujuan akhir tersebut.
Manifesto Politik Indonesia, yang disusun tahun 1959, menyatakan tegas: “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.”
Untuk menghindarkan sabotase imperialisme maupun pengambilalihan oleh kaum borjuis dan ningrat domestik, Bung Karno menekankan perlunya kekuasaan politik berada di tangan kaum Marhaen atau massa-rakyat Indonesia.
Pesan beliau kepada kaum marhaen dinyatakan secara gamblang: “Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”
Bung Karno lalu mengajukan dua konsep utama sebagai instrumen mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan itu: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
Sosio-nasionalisme diposisikan sebagai penolakan terhadap nasionalisme borjuis dan ningratan, menempatkan kekuatan massa sosial-rakyat sebagai basis serta mengedepankan perikemanusiaan atau internasionalisme.
Sosio-demokrasi hadir sebagai tandingan terhadap demokrasi borjuis ala parlementer Eropa dengan menawarkan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
Gabungan kedua konsep ini, menurut Bung Karno, merupakan jalan menuju masyarakat adil dan makmur atau sosialisme yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
Bung Karno juga melihat kedua gagasan itu sebagai roh dari Pancasila, dengan sosio-nasionalisme mengikat sila kebangsaan dan kemanusiaan, serta sosio-demokrasi menghubungkan mufakat demokrasi dengan keadilan sosial.







