Jenggala.id – Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, menyatakan harapannya agar empat menteri yang dipanggil dapat memberikan keterangan kepada majelis hakim.
“Semoga para menteri tersebut bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin (1/4/2024).
Baca juga : Hadapi Intimidasi, Relawan Bajuri Cianjur Bakar Semangat Masyarakat
Ari menekankan bahwa kehadiran para menteri dapat memberikan gambaran kepada Majelis Hakim Konstitusi, terutama terkait dengan penggunaan bantuan sosial yang mungkin mempengaruhi suara bagi pasangan calon nomor urut 2.

Menteri Sosial Tri Rismaharini, salah satu dari empat menteri yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres, khususnya disoroti dalam konteks ini. Tiga menteri lainnya yang akan dipanggil adalah Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Keterangan dari Menteri ini sangat penting untuk dihadirkan di persidangan. Kami berharap para Menteri ini juga bisa menerangkan bagaimana bansos ini digunakan,” tutur dia.
Baca juga : Arbitrase sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Angga Putra Firdian, Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, menambahkan bahwa pihak mereka memberikan apresiasi terhadap sikap Majelis Hakim sebagai langkah positif dalam sidang sengketa pilpres.
“Sebuah tanda bahwa hakim MK bergerak atas kepentingan nurani dan demokrasi Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, MK membuka kans menghadirkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan pemohon: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Baca juga : DPD Korps Alumni KNPI Bandung Ajukan Sengketa Informasi
Namun, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa yang bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada potensi irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi/ahli pemohon.
Oleh karena itu, jika menteri-menteri tersebut dihadirkan, mereka tidak akan berperan sebagai saksi/ahli pemohon, melainkan pemanggilan tersebut didasarkan atas kebutuhan Mahkamah.
“Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim,” kata dia dalam sidang lanjutan, Kamis (28/3/2024).
“Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan,” tambah Suhartoyo.







