JENGGALA.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan seorang warga terkait masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) lima tahun yang diinginkan menjadi seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). MK menyatakan bahwa pokok permohonan terkait gugatan tersebut tidak beralasan di mata hukum.
Gugatan terhadap masa berlaku SIM dimulai pada Mei 2023 oleh Arifin Purwanto, seorang advokat. Dia menginginkan perpanjangan masa berlaku SIM hingga seumur hidup. Arifin berpendapat bahwa masa berlaku lima tahun saat ini merugikan karena harus diperpanjang secara berkala.
Menurut Arifin, setiap lima tahun dia harus memperpanjang SIM-nya, dengan nomor serinya berbeda setiap kali. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memerlukan biaya, tenaga, dan waktu untuk proses perpanjangan SIM, berbeda dengan KTP yang dicetak langsung.
Namun, Polri berpendapat bahwa masa berlaku lima tahun SIM masih relevan. Mereka mengatakan bahwa ketentuan ini sudah ada dalam regulasi sebelumnya dan berkaitan dengan kompetensi pengemudi yang bisa berkurang seiring bertambahnya usia.
Polri juga mengingatkan bahwa ketika aturan masa berlaku SIM diterbitkan pada tahun 1993, risiko lalu lintas lebih rendah daripada saat ini, dan perpanjangan SIM diperlukan untuk mengevaluasi kesehatan dan kompetensi pengemudi.
Hasilnya, MK menolak gugatan Arifin, menyatakan bahwa masa berlaku lima tahun untuk SIM masih relevan dan perlu untuk menjaga keamanan lalu lintas. Hakim konstitusi menjelaskan bahwa SIM dan KTP memiliki fungsi yang berbeda sehingga masa berlakunya juga berbeda. KTP adalah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh semua warga negara, sementara SIM adalah izin mengemudi yang tidak wajib dimiliki oleh semua warga negara.
MK menyatakan bahwa perpanjangan SIM dalam rentang lima tahun adalah wajar untuk evaluasi dan pembaruan data pemegang SIM. Selain itu, ini juga membantu aparat penegak hukum dalam melacak pemegang SIM dan keluarganya dalam situasi darurat seperti kecelakaan atau tindak pidana lalu lintas.







