JENGGALA.ID – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dan warga Pulau Rempang, Batam, pada Kamis (7/9) bukan disebabkan oleh upaya penggusuran, melainkan oleh pengosongan lahan oleh pemegang hak. Mahfud menjelaskan bahwa pada tahun 2001-2002, negara telah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah perusahaan.
Sebelum investor masuk, tanah tersebut belum digarap dan tidak pernah dikunjungi. Kemudian, pada tahun 2004 dan seterusnya, hak atas tanah tersebut diberikan kepada orang lain untuk ditempati. Namun, Surat Keterangan (SK) haknya telah dikeluarkan pada 2001-2002 secara sah.
Mahfud juga menyinggung kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mengeluarkan surat izin penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. KLHK telah membatalkan beberapa keputusan tersebut setelah menemukan kesalahan dalam dasar hukumnya.
Menurut Mahfud, warga dan pemegang hak perlu berdiskusi mengenai sejumlah hal, seperti pemindahan tanah dengan penuh kerahiman, bukan ganti rugi, karena mereka memang tidak berhak. Hal ini perlu didiskusikan antara pemegang hak, investor, dan warga setempat.
Bentrokan antara aparat dan warga di Rempang Galang, Batam, terjadi pada Kamis (7/9) ketika warga menolak relokasi yang direncanakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. BP Batam berencana melakukan pengukuran dan pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, tetapi warga setempat keberatan dengan rencana tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa upaya pembebasan lahan telah dilakukan oleh BP Batam, namun ada sekelompok warga yang tetap menolak rencana pengembangan dan menguasai lahan tersebut. Berbagai upaya musyawarah dan relokasi telah dilakukan, tetapi beberapa masyarakat masih berusaha mempertahankan lahan tempat tinggal mereka. Akibatnya, kepolisian harus bergerak dan melakukan penertiban.
Saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait bentrokan tersebut karena dianggap sebagai provokator saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat.







