Jenggala.id – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang mengguncang kementerian tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan kesiapannya untuk turun tangan jika KPK menghadapi kendala dalam mengungkap kebenaran.
“Jelas, pemerintah mendukung sepenuhnya KPK,” ucap Mahfud di lokasi Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, pada hari Minggu (1/10/2023).
“Jika ada kendala, beri tahu saya, saya akan ikut campur tangan,” tegas Mahfud.
Baca juga : Mentan Syahrul Yasin Limpo Besok Diperiksa KPK
Kabar penetapan SYL sebagai tersangka pertama kali dibocorkan oleh sumber internal di lembaga antikorupsi itu.
“Kabar tersebut benar (SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka),” ungkap sumber yang dikutip pada Jumat, 29 September 2023.
Penetapan SYL sebagai tersangka ini mencuat setelah tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya yang terletak di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Kamis, 28 September 2023.
Baca juga : Selain Uang, KPK Temukan 12 Senjata Api di Rumah Dinas Mentan Syahrul
Penting untuk dicatat bahwa penggeledahan ini dilakukan saat proses hukum sudah beranjak ke tahap penyidikan, yang berarti sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK masih enggan mengumumkannya secara resmi, yang umumnya dilakukan saat penangkapan atau penahanan paksa.
KPK dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada motif politik dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
“Sejak awal berdiri, KPK telah menangani banyak kasus yang melibatkan politisi, termasuk yang saat ini menjadi tersangka, tetapi yang harus diingat adalah bahwa KPK selalu berfokus pada upaya penegakan hukum,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/9/2023).
Baca juga : Ganjar Pranowo Temui Belasan Ribu Masyarakat Kabupaten Bogor
Ali menyadari bahwa menjelang tahun 2024, banyak yang mencoba mengaitkan kinerja KPK dengan motif politik tertentu.
Namun, dia menekankan bahwa semua hasil kerja KPK akan dipertanggungjawabkan secara hukum melalui persidangan terbuka. Masyarakat dapat menyaksikan dan menilai langsung upaya KPK dalam memerangi korupsi.
“Kami sadar bahwa menjelang tahun politik 2024, semua yang kami lakukan akan dikaitkan dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa pada waktunya nanti, semua bukti dan perbuatan yang ada akan diungkap secara transparan di hadapan majelis hakim,” ungkapnya.
Baca juga : Irigasi Jadi Faktor Utama Petani Bali Tingkatkan Produktivitas Pertanian
Ali menjelaskan bahwa sejak berdiri, KPK telah melakukan penindakan terhadap lebih dari 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri.
“Dengan demikian, kami ingin menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum yang kami lakukan selama ini bukanlah tindakan yang terkait dengan politik,” tambah Ali.







