Mahfud MD Klaim Tak Ada Bahasan Penundaan Pemilu di Internal Pemerintah

Jenggala.id - Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden maupun penundaan Pemilu 2024 di internal Pemerintah. “Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3). “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” imbuhnya. Ia mengatakan Presiden Jokowi justru sampai dua kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada 14 september 2021 dan 27 september 2021 yang isinya meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Ka BIN untuk memastikan gelaran pemilu 2024 berjalan. Pada 14 September 2021, kata Mahfud, Jokowi meminta dirinya, Mendagri, dan Ka BIN memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini dimaksudkan agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Jokowi juga meminta agar komunikasi terus dibangun dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. Di sisi lain, Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi sudah setuju pemungutan suara pemilu dan pilpres berikutnya digelar pada 14 Februari 2024. Tanggal itu juga telah disetujui DPR serta KPU. “Dengan demikian sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” kata Mahfud lewat siaran pers, Senin (7/3). Mahfud lalu menjelaskan, dalam rapat tanggal 17 Sptember 2021 dan 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pada 8 atau 15 Mei 2024. Kemudian disetujui di rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada 27 September 2021 dan itu diminta agar disampaikan kepada KPU dan DPR. “Namun ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain,” kata Mahfud. Jokowi, kata Mahfud, lalu berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Dalam kesempatan itu Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tanggal itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU dan pemerintah pada rapat kerja 24 Januari 2022. “Setelah itu presiden menekankan lagi kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” ucap Mahfud.

Mahfud MD Klaim Tak Ada Bahasan Penundaan Pemilu di Internal Pemerintah

Ada Apa Dinas Dukcapil Luwu Utara di Geruduk Warga

Aria Bima Usul Solo jadi Daerah Istimewa Baru

BeritaLainnya

Ada Apa Dinas Dukcapil Luwu Utara di Geruduk Warga

Aria Bima Usul Solo jadi Daerah Istimewa Baru

Bupati Luwu Utara: Seleksi Ketat untuk Mencetak Paskibraka, Pesannya Ini

Tiap Cabang Lomba STQH Dapat Rp30 Juta, Gubernur Sulsel Katakan

Penolakan Revisi UU TNI Berlanjut di Gelanggang MK

Utamakan Keselamatan Pemudik, PO Bus Pariwisata Suryaputra Uji Kelayakan Kendaraan

PT MPB Berstatus UKMM, MKB Menilai Sebagai Upaya Manipulasi Izin

Pendidikan Kecakapan Keuangan bagi Anggota, Membuka Wawasan Mengatur Keuangannya

Kemenlu Tunggu Jaminan Bebaskan WNI di Ukraina

Berita Terkini

Recommended

Steve Ewon Apresiasi Kedatangan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura

Berikut Prediksi Liga 1 Indonesia Big Match Persib Bandung Vs Persija Jakarta

Gibran Cawapres: Jokowi dan Megawati Tetap Baik

Pantauan Arus Mudik Di Jalur Gentong Ciawi Mulai Meningkat

Mahfud MD Klaim Tak Ada Bahasan Penundaan Pemilu di Internal Pemerintah

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended