Jenggala.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta siapa pun, termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Mahfud mengingatkan, pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa kena hukuman pidana.
“Nah karena itu, Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga Saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum,” kata Mahfud, yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Dia memberi contoh, Fredrich Yunadi yang dahulu adalah kuasa hukum terpidana korupsi, Setya Novanto. Fredrich dihukum 7,5 tahun penjara gra-gara menghalang-halangi pengungkapan kasus Setya.
Baca juga: Fokus Kejanggalan Transaksi Janggal Kemenkeu
“Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun namanya Fredrich Yunadi, ya kerja kerja kerja kayak Saudara itu, orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat,” ujar Mahfud.
Fredrich, menurut Mahfud, mencoba melindungi Setya Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya.
“Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang halangi penyidikan. Menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap! Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita ini sama, Saudara-saudara,” ujar Mahfud.
Dia juga mengingatkan, pemerintah dan DPR memiliki kedudukan sejajar.
“Saya menyampaikan kedudukan DPR dan pemerintah sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersikap sejajar,” kata Mahfud.
Mahfud berharap, pemerintah yang diwakilinya dan DPR dapat saling menerangkan dan berargumen, tidak saling menuding.
Baca juga: Potensi Perang Dunia Rusia Ancam Inggris
“Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet,” ujar Mahfud seraya menuturkan, rapat tersebut akan menjelaskan dua hal. Pertama, dirinya akan menjelaskan soal boleh atau tidaknya seorang Menko Polhukam mengungkap dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun ke publik.
Yang kedua, akan menerangkan substansi dugaan transaksi janggal tersebut yang pernah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.







