JENGGALA.ID – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menolak tuduhan bahwa pemerintah telah mempolitisasi kasus-kasus korupsi yang baru-baru ini terungkap. Mahfud berpendapat bahwa dalam setiap persidangan, semua dugaan tindak pidana yang melibatkan politikus akhirnya dibuktikan dengan berbagai macam barang bukti yang kuat.
Menurut Mahfud, “Selalu ada buktinya, dan barang bukti itu dikembalikan kepada negara. Ini berarti bukan tindakan kriminalisasi.” Dia menambahkan, “Tidak benar ada politisasi hukum; kenyataannya, orang yang dituduh terlibat dalam politisasi itu benar-benar terbukti. Kriminalisasi terjadi karena seseorang terbukti melakukan tindakan kriminal, dibuktikan di pengadilan, dan bahkan ada saksi yang mengaku.”
Selain itu, Mahfud menjelaskan bahwa kejaksaan dan kepolisian telah menunda penyelidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan menteri, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah, setidaknya hingga pemilu berakhir. Ini bukan berarti penyelidikan ditutup, melainkan ditunda untuk menghindari kesalahan selama periode pemilihan, di mana ada potensi kesalahan laporan yang dapat mengakibatkan pencalonan seseorang dibatalkan di berbagai daerah.
Terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak dapat campur tangan dalam tugas lembaga antirasuah ini. Menurutnya, pemerintah akan melanggar aturan jika mencoba untuk ikut campur karena KPK adalah lembaga independen di luar kabinet.
Mahfud menegaskan, “Ini adalah pelanggaran hukum jika kita mencampuri urusan mereka. Kami hanya memberikan imbauan dan berkoordinasi untuk saling memahami dan memberikan masukan.”
Dengan demikian, Mahfud MD membantah tudingan politisasi hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum seperti KPK.







