Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerukan perlawanan terhadap mafia pangan serta praktik penipuan dalam rantai pasok pangan.
Seruan itu disampaikan pada Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2026, saat pemerintah memaparkan serangkaian program untuk memperkuat sektor pangan.
Amran menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada harus disertai pembenahan tata niaga yang bersih dan adil.
“Kami dapat dukungan untuk memajukan umat dan bangsa ini. Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera,” kata Amran.
Ia melaporkan adanya temuan beras dengan tingkat butir patah tinggi yang dikemas dan dipasarkan seolah berlabel premium dengan patokan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.
“Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat,” ujarnya.
Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap klaim produk pangan, termasuk soal fortifikasi dan penambahan kandungan vitamin.
Setiap pihak yang terbukti melanggar aturan tata niaga akan diproses secara tegas, demikian janji kementerian.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah Kiai Haji Zaitun Rasmin menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan pembongkaran praktik penipuan pangan.
“Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,” ujar Zaitun.
Organisasi kemasyarakatan berharap pemerintah terus mengawal agenda pemberantasan mafia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menargetkan tata niaga komoditas pangan berjalan sehat dengan harga wajar serta mutu yang terjamin untuk melindungi konsumen dan petani.







