JENGGALA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengkonfirmasi pemeriksaan tersebut dalam keterangan tertulisnya. Namun, Ali belum mengungkapkan perkembangan hasil pemeriksaan terhadap Luqman. Sementara itu, Luqman sendiri tidak menjelaskan materi pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, dan ia sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada KPK.
KPK juga menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan dua saksi lainnya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Rinto Sugita dan Irwan Arifiyanto, dalam kasus ini.
Walaupun KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, mereka belum secara resmi mengumumkannya kepada publik. Ketiga tersangka tersebut adalah Reyna Usman (mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, yang kini menjadi Wakil Ketua DPW PKB Bali), Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, serta Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
KPK sebelumnya telah memeriksa Reyna Usman dan I Nyoman sebagai saksi, fokus pada pengadaan barang dan jasa, termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemnaker. Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker dan kediaman Reyna Usman di beberapa lokasi, serta menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini. Mereka juga telah memeriksa mantan Menakertrans dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkait persetujuannya sebagai pengguna anggaran dalam proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker pada Kamis (7/9).







