Mantan Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pembentukan Pedoman Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PPHN) wajib melalui kajian mendalam sebelum dijadikan pedoman nasional.
Menurutnya, pada rangkaian peringatan kemerdekaan yang melibatkan tokoh bangsa, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) belum mengangkat PPHN sebagai topik pembahasan khusus.
Ia menyatakan ada sejumlah pokok masalah yang harus diformulasikan secara tegas agar perdebatan PPHN memiliki arah dan landasan ketatanegaraan yang jelas.
Salah satu perhatian utama adalah menentukan bentuk hukum PPHN, apakah akan dimasukkan ke dalam konstitusi atau dituangkan melalui regulasi perundang-undangan tertentu.
Penentuan wadah hukum tersebut dinilai berimplikasi luas terhadap arsitektur ketatanegaraan pasca-perubahan Undang-Undang Dasar, sehingga prosesnya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Lukman juga mempertanyakan apakah PPHN nantinya akan bersifat mengikat bagi Presiden dan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang.
Ia mengingatkan perbedaan mendasar sistem politik saat ini, di mana Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi berada dalam ketergantungan pelaporan kepada MPR seperti pada masa lalu.
Oleh karena itu, menurutnya perlu dijelaskan siapa yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan PPHN apabila ketetapan tersebut bersifat wajib, serta apa konsekuensi hukum jika tidak dipatuhi oleh penyelenggara negara.
Penjelasan di muka itu penting agar rumusan PPHN selaras dengan sistem ketatanegaraan saat ini dan memungkinkan akademisi, masyarakat sipil, serta elemen bangsa lain memberi masukan substantif.
Ia menambahkan bahwa GNB akan menyampaikan tanggapan resmi mengenai PPHN setelah pembahasan mengenai konsepsi dan kedudukan hukumnya menjadi lebih gamblang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri konferensi pers Pesan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.







