JENGGALA.ID – Faisal Basri seorang Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebenarnya tidak menyetujui larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, Faisal merasa bahwa tindakannya membocorkan pertemuan mereka dengan Luhut dianggap sebagai tindakan ‘menusuk dari belakang’. Menurutnya, pertemuan tersebut seharusnya bukan rahasia karena berhubungan dengan kepentingan publik.
“Saya sudah bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan. Secara pribadi, Pak Luhut tidak setuju dengan larangan ekspor itu, dia enggak setuju. Tapi karena saya membocorkan omongannya, mereka menganggap pertemuan itu rahasia,” ujarnya dalam Publikasi Kajian Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) di Jakarta, Senin (25/9).
“Ketika saya bertemu dengan Pak Luhut, tidak ada hal-hal rahasia. Yang kami diskusikan adalah masalah publik, bukan urusan pribadi Pak Luhut. Saya dianggap menusuk dari belakang. Bagi saya, tidak ada yang dirahasiakan dan tidak ada janji untuk menjaga rahasia,” tambahnya.
Faisal juga mengungkapkan bahwa Luhut tidak setuju dengan larangan ekspor karena khawatir hal tersebut akan membuat harga nikel melonjak di pasar global.
“Jika harga nikel menjadi tinggi, maka perusahaan mobil listrik akan menghindar dari penggunaan nikel,” katanya.
Sebelumnya, Faisal juga menyebut bahwa China telah mendapatkan manfaat besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, dengan persentase keuntungan mencapai 90 persen dari total keuntungan.
Faisal juga mencatat bahwa Indonesia telah bergerak dari status negara agraris, namun belum menjadi negara industri.
“Ada hambatan dalam transformasi atau pola perkembangan yang dialami oleh Indonesia. Dari pertanian langsung ke sektor jasa. Lebih dari satu dekade yang lalu, Indonesia menjadi negara berorientasi pada sektor jasa,” katanya di Jakarta, Selasa (8/8).
“Sayangnya, tidak ada kebijakan yang mendukung industrialisasi. Yang ada hanyalah kebijakan hilirisasi,” tambahnya.







