Organisasi Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
LPI menilai perbaikan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan program sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas.
Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, mengingatkan bahwa setiap anggaran negara adalah amanah rakyat yang harus dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan resmi LPI tersebut disampaikan pada Senin, 29 Juni 2026.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, LPI mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan KPK, untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam tata kelola program itu.
Organisasi ini menuntut agar proses penyelidikan dilakukan tuntas dan tanpa diskriminasi demi menjaga tujuan program yang menyasar kesehatan anak bangsa.
Soal Sekolah Rakyat, LPI meminta audit investigatif atas indikasi markup anggaran dan perlunya keterbukaan mengenai mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga.
Mereka menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa harus transparan agar pendidikan tidak berubah menjadi arena bagi praktik keuntungan tidak semestinya.
LPI juga menyoroti insiden meninggalnya beberapa peserta pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.
Organisasi tersebut menyampaikan duka cita kepada keluarga korban dan mendesak pemerintah meninjau ulang pola pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan manajerial dan ekonomi koperasi.
Meski mengajukan berbagai kritik, LPI menegaskan dukungan terhadap program prioritas yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.
Organisasi ini meminta pelaksanaan program dilakukan secara profesional dan tepat sasaran serta menyerukan pembenahan tata kelola beserta penindakan tegas terhadap pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.







