Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan penanganan longsor di Kedung Badak Baru RW 06, Kelurahan Kedung Badak.
Ia menekankan urgensi tindakan akibat kondisi tebing yang terus terkikis dan berisiko memicu longsor susulan terutama saat intensitas hujan tinggi.
Akibat kerusakan itu, sebagian akses jalan lingkungan terputus dan sedikitnya enam rumah kini berada dalam ancaman material longsor.
Menurut data di lapangan, longsor di lokasi pertama kali terjadi sejak 2010 dan kembali ambrol pada Oktober 2018.
Meski sudah terjadi kerusakan berulang, hingga kini penanganan permanen dari instansi berwenang belum terealisasi.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas PUPR tercatat telah mengajukan usulan penanganan ke BBWS Kementerian PU sejak 2018 dan mengajukan kembali pada 2022.
Banu menyatakan bahwa usulan tersebut sejauh ini belum mendapat tindak lanjut dan “sudah mandek di meja BBWS selama lebih dari 8 tahun (sejak usulan pertama 2018)”.
Dalam kunjungan ke lokasi, ia menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan warga sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia berjanji akan mengawal hasil peninjauan dan segera berkoordinasi dengan Pemkot Bogor untuk menekan BBWS agar menurunkan anggaran fisik ke lokasi.
Menurut Banu, penanganan infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan publik tidak bisa bersifat sektoral.
Dia menyerukan sinergi antara DPRD, Pemkot Bogor, pemerintah pusat, perangkat wilayah, dan masyarakat setempat agar potensi bencana yang lebih besar dapat dicegah.
Dampak saat ini: enam rumah terancam ambruk dan akses jalan warga terputus.







