Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan kemajuan signifikan pada kapasitas kelembagaan pengadaan di tingkat unit kerja pemerintah.
Sampai dengan Juli tahun 2026, sebanyak 365 UKPBJ dari 644 atau sekitar 57 persen telah mencapai level Proaktif.
Di antara unit-unit tersebut, enam UKPBJ bahkan ditetapkan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif pada tingkat nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP Suharti pada kegiatan Penerimaan Penghargaan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif dan Rapat Koordinasi UKPBJ Tahun 2026 di Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Suharti menekankan bahwa capaian level Proaktif mencerminkan penguatan fondasi kelembagaan, tata kelola, serta kapasitas organisasi di banyak UKPBJ.
Namun ia menegaskan bahwa status Proaktif bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk mendorong transformasi menuju level Strategis dan level unggul.
Selain enam PKP-BJ Proaktif nasional, LKPP juga memberikan apresiasi kepada 17 UKPBJ yang berada pada level Proaktif.
Penghargaan serupa diberikan kepada lima pemerintah provinsi yang dinilai aktif dalam membina kabupaten dan kota di wilayahnya.
Salah satu penerima penghargaan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menerima predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Proaktif.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran nasional dan menjadi amanah untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, akuntabel, serta menjauhi konflik kepentingan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.







