PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan mempertahankan keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan menyusul keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik pada Triwulan III 2026 (Juli–September).
Langkah ini diberlakukan agar layanan kelistrikan tetap mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa perseroan akan menjalankan kebijakan pemerintah sambil memastikan operasi jaringan dan pelayanan pelanggan tetap optimal.
Darmawan menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 3 Juli 2026.
Pemerintah mengambil keputusan mempertahankan tarif listrik sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga daya beli serta meningkatkan daya saing industri dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan empat indikator ekonomi makro.
Keempat indikator yang digunakan untuk penetapan Triwulan III 2026 adalah nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).
Realisasi indikator periode Februari hingga April 2026 tercatat: nilai tukar rupiah di level Rp16.959,32 per dolar AS.
ICP tercatat sebesar 96,12 dolar AS per barel.
Angka inflasi pada periode tersebut sebesar 0,21 persen.
HBA ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
Meski perhitungan formula menunjukkan potensi penyesuaian tarif, pemerintah memilih untuk mempertahankan tarif demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Keputusan tersebut berlaku untuk semua 13 golongan pelanggan nonsubsidi.
Sementara itu, tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga dipertahankan.
Golongan bersubsidi yang tetap mendapat tarif lama meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).







