Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pematangsiantar, Immanuel Lingga, menilai keputusan untuk tidak membahas Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Pernyataan itu disampaikan Immanuel Lingga pada Selasa (18/8/2026) sebagai respons atas ketidakterlibatan DPRD dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut.
Menurutnya, pembahasan P-APBD tidak sekadar prosedur formal, melainkan mekanisme penting agar DPRD dapat memeriksa dan memahami setiap pergeseran alokasi anggaran di lingkungan pemerintahan kota.
Tanpa pembahasan resmi, DPRD menjadi sulit memperoleh rincian pergeseran anggaran di dinas-dinas terkait sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana daerah menjadi terganggu.
Immanuel mencontohkan item-item yang memerlukan klarifikasi, termasuk alokasi TKD ke Aceh sebesar Rp25 miliar dan SiLPA sebesar Rp49 miliar, yang menurutnya harus dibahas untuk mengetahui peruntukan dan dasar hukumnya.
Ia menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran perlu disertai penjelasan yang jelas sehingga DPRD dapat menjalankan fungsi kontrolnya secara efektif.
Fraksi PDI Perjuangan menganggap pembahasan dokumen anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah penting demi memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Sebelumnya, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025 juga tidak berlanjut setelah mayoritas fraksi menolak melanjutkan pembahasan.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD yang melibatkan para ketua fraksi, lima dari tujuh fraksi menyatakan penolakan terhadap pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kelima fraksi yang menolak adalah Golkar Indonesia, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Nurani Keadilan; mereka menguasai 20 dari total 30 kursi DPRD Kota Pematangsiantar.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PAN, yang bersama-sama memiliki 10 kursi, mendorong agar pembahasan LKPD Tahun Anggaran 2025 tetap dilanjutkan.
Immanuel kembali menegaskan bahwa keberlanjutan fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.







