LEMKAPI Sebut Penundaan Tahapan Hukum Peserta Pemilu untuk Jaga Kondusivitas

Jenggala.id - Dr. Edi Hasibuan, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), menyampaikan penundaan tahapan hukum bagi peserta Pemilu 2024 adalah wujud Polri menjaga situasi tetap harmonis. "Kami memandang Kapolri telah menunjukkan bijaksana. Kapolri berupaya agar suasana menuju pemilu tetap damai," ungkap Edi dalam sebuah pernyataan tertulis di Jakarta, pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Pengajar di Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya tensi politik menjelang pemilu, laporan kejahatan yang menimpa para peserta pemilu muncul di mana-mana. Baca juga : Kapolri Sapa Pemudik, Pastikan Arus Mudik dan Balik Lancar "Jika kepolisian tidak bijak dalam menangani hal ini, hal tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu perdamaian serta ketertiban menjelang Pemilu 2024," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Pol Sandi Nugroho, membenarkan bahwa Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan telegram bernomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 mengenai penundaan proses hukum yang berkaitan dengan kasus pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Menurut Sandi, surat telegram tersebut diterbitkan di Jakarta pada hari Jumat dan berfungsi sebagai panduan bagi personel Polri di pusat maupun daerah untuk menjaga suasana yang harmonis sebelum, selama, dan setelah Pemilu 2024. Baca juga : Mirip Kasus Sambo, Anak Perwira Polisi Aniaya Mahasiswa Penundaan tahapan hukum bagi calon peserta Pemilu 2024, lanjut Sandi, dilakukan agar Polri tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu. Namun, Sandi menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak berarti menghentikan proses hukum, karena proses tersebut akan tetap berlanjut setelah dilakukan proses penyelidikan kasus dan mengikuti perkembangan di lapangan. Sejumlah Polda sudah melaksanakan pedoman yang terdapat dalam telegram Kapolri. Salah satunya Polda Jawa Tengah yang menunda proses hukum terkait dugaan kasus penganiayaan mantan Ketua Gerindra Semarang, Joko Santoso. Baca juga : Kekayaan Achiruddin Hasibuan yang Menuai Polemik Joko dilaporkan atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap seorang kader PDIP. Kepala Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Polisi Stefanus Satake Bayu, mengatakan bahwa proses hukum tetap berlanjut, namun penanganannya ditunda sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam telegram Kapolri. Selain Polri, Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) juga telah mengeluarkan kebijakan serupa pada bulan Agustus 2023. Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk menunda proses hukum terhadap calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah hingga seluruh tahapan pemilu selesai.

LEMKAPI Sebut Penundaan Tahapan Hukum Peserta Pemilu untuk Jaga Kondusivitas

Usai Tuai Kecaman Hingga Dipolisikan, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada Masyarakat Toraja

Imbas Hina Suku Toraja, Komika Pandji Pragiwaksono Terancam Kena Sanksi Adat 50 Kerbau

BeritaLainnya

Usai Tuai Kecaman Hingga Dipolisikan, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada Masyarakat Toraja

Imbas Hina Suku Toraja, Komika Pandji Pragiwaksono Terancam Kena Sanksi Adat 50 Kerbau

Komika Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Diduga Hina Suku Toraja

Dibully Kata Tak Senonoh saat SMPN 4 Masamba Dibobol Maling, Begini Tanggapan Kepsek

Tingkatkan Kemitraan, Polsek Walenrang Hadiri Konferensi PPGT Klasis

Polda Sulsel Limpahkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit Konstruksi Bank Sulselbar Cabang Sengkang ke Kejati Sulsel

SMPN 4 Masamba Dibobol Maling, Laptop dan Faktur Pembelian Buku Digasak

Akibat Cemburu Suami Tega Bunuh Isteri

Puan Maharani Protes Isu Palestina Tidak Ada dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit

Berita Terkini

Recommended

Pramugari Tamara Anggraeny Terus Diperiksa Terkait Kasus Lukas Enembe

Menanti Penurunan Suku Bunga The Fed, Begini Strategi Investasi Saham yang Tepat

Lupa Waktu Main Idle RPG Ini! Luna Heroes Bikin Kamu Ketagihan! Cek Review-nya!

Tak Ingin Berpolemik, Sandiaga Uno Beri Penjelasan Terkait Sindiran Prabowo Subianto

LEMKAPI Sebut Penundaan Tahapan Hukum Peserta Pemilu untuk Jaga Kondusivitas

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended