Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mendorong agar program unggulan tingkat desa diangkat menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tekanan itu ia arahkan khususnya kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Tujuannya untuk memastikan program-program yang langsung menyentuh masyarakat desa memperoleh alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
Sebagai contoh program yang diusulkan untuk dijadikan PSN adalah Pasar Desa dan Desa Wisata, serta inisiatif lain sejenis.
Ia menegaskan bahwa kendala pagu anggaran kementerian dapat teratasi apabila program unggulan tersebut dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan disetujui sebagai PSN.
“Tolong yakinkan kepada Bapak Presiden. Ini penting karena kalau itu sudah menjadi PSN, ini pasti akan dianggarkan,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Fadholi juga mengkritik komposisi pagu anggaran di Kemendes PDT yang dinilai masih didominasi oleh pos belanja pegawai dan pembayaran honorer, termasuk di lingkungan Inspektorat.
Menurutnya catatan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan tidak dapat diabaikan demi perbaikan pengelolaan anggaran ke depan.







