Bareskrim Polri mengungkap sebuah jaringan perjudian daring bertaraf internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.
Pengungkapan itu mendapat sambutan positif dari Adang Daradjatun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS.
Pada Senin 29 Juni 2026, Adang menyatakan bahwa proses penyidikan menunjukkan profesionalisme, keterukuran langkah, dan keberanian aparat penegak hukum.
Legislator berusia 77 tahun itu mengatakan peristiwa ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online.
Menurutnya, praktik perjudian tersebut telah berkembang dalam bentuk yang lebih terorganisir dengan dukungan teknologi dan jaringan lintas negara.
Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan.
Adang menekankan bahwa aktor intelektual, pemodal, pengendali jaringan, serta aliran dana hasil kejahatan harus turut diusut sampai tuntas.
Ia mendorong agar penyidikan terus dikembangkan sehingga seluruh pihak yang terlibat — termasuk pengendali utama dan penerima manfaat — dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Adang juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Imigrasi, dan lembaga internasional.
Tujuan sinergi itu adalah memutus jaringan secara menyeluruh dan menelusuri aset-aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.
Ia mengingatkan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial serius seperti kemiskinan, utang rumah tangga, tindak pidana lain, dan kerusakan ketahanan keluarga.
Adang menyatakan akan terus mendukung langkah penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah dari kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam pengunggahan kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 287 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka.
Diduga perputaran uang pada sindikat judi online internasional tersebut mencapai sekitar Rp13,9 triliun.







