Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas upaya penyederhanaan proses distribusi pupuk subsidi.
Menurutnya, langkah tersebut mencakup pemangkasan 145 aturan yang sebelumnya dianggap menghambat akses petani terhadap pupuk.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Titiek Soeharto menegaskan bahwa pengawasan oleh Komisi IV akan terus dilaksanakan untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani yang benar-benar berhak.
Pengawasan itu mencakup pemantauan ketepatan waktu penyaluran serta kepatuhan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia mengingatkan bahwa ketersediaan pupuk merupakan faktor penting dalam mempertahankan produktivitas sektor pertanian.
Selain penyederhanaan regulasi, Titiek menyambut kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah.
Pemerintah dilaporkan memberikan diskon sebesar 20 persen pada harga pupuk bersubsidi, langkah yang dinilai dapat meringankan beban petani dan mendorong semangat bercocok tanam.
Komisi IV juga menyoroti kebutuhan data petani yang akurat sebagai dasar penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran.
Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) disebut sebagai instrumen utama untuk menentukan jumlah, waktu penggunaan, dan jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas.
Titiek menekankan pentingnya peran aktif para penyuluh pertanian dalam membantu petani mengisi dan memperbarui data di e-RDKK.
Dengan data yang valid, diharapkan penyaluran pupuk subsidi bisa lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan nasional.







