• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Legislator PDI Perjuangan Minta Pemprov NTB Buktikan Konversi BPR Syariah Bukan Simbolisasi

Legislator PDI Perjuangan Minta Pemprov NTB Buktikan Konversi BPR Syariah Bukan Simbolisasi

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juni 10, 2026 01:11
in News, Pemerintah, Politik
0
Legislator PDI Perjuangan Minta Pemprov NTB Buktikan Konversi BPR Syariah Bukan Simbolisasi

Legislator PDI Perjuangan Minta Pemprov NTB Buktikan Konversi BPR Syariah Bukan Simbolisasi

0
SHARES
4
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jakarta, Jenggala – Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, menyoroti rencana Pemerintah Provinsi NTB mengonversi PT BPR NTB menjadi PT BPR NTB Syariah. DPRD meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut benar-benar berangkat dari kebutuhan ekonomi daerah dan bukan sekadar simbolisasi penerapan syariah.

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

“DPRD wajib memastikan kebijakan ini memberi manfaat bagi rakyat kecil, UMKM, dan pendapatan daerah,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Nuna menegaskan DPRD tidak boleh hanya menjadi stempel formal dalam pembahasan Raperda konversi BPR NTB. Menurutnya, DPRD harus menguji dampak bisnis, risiko keuangan, hingga manfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita hanya membahas perubahan nama tanpa menguji kelayakan bisnisnya,” lanjut legislator PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan rencana konversi dengan sejumlah alasan, mulai dari mendukung pengembangan ekonomi syariah, memperkuat branding wisata halal, hingga memperluas akses layanan keuangan syariah. Pemerintah juga menjadikan keberhasilan Bank NTB Syariah sebagai salah satu rujukan.

Namun menurut Nuna, seluruh alasan tersebut tetap harus diuji secara objektif agar kebijakan yang diambil benar-benar memiliki dasar ekonomi yang kuat.

“Kita perlu menjawab satu pertanyaan mendasar. Apakah konversi ini kebutuhan riil masyarakat dan bisnis BPR atau hanya simbolisasi kebijakan syariah,” tegasnya.

Ia menilai tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan pada pilihan layanan syariah atau konvensional, melainkan akses terhadap permodalan yang mudah, murah, dan cepat.

“Fungsi utama BPR adalah melayani ekonomi rakyat kecil dan UMKM. Jangan sampai perubahan model bisnis mengganggu stabilitas pelayanan yang selama ini berjalan,” ungkapnya.

Nuna juga meminta pemerintah membuka kajian akademik dan studi kelayakan yang menjadi dasar rencana konversi tersebut. Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan lebih ditentukan oleh tata kelola dan kualitas layanan dibanding sekadar label syariah atau konvensional.

“Keberhasilan lembaga keuangan ditentukan tata kelola, SDM, digitalisasi layanan, dan kualitas pembiayaan,” katanya.

Selain itu, DPRD meminta pemerintah menjelaskan business plan pasca-konversi, termasuk proyeksi laba-rugi, dampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD), kesiapan sumber daya manusia, teknologi, hingga pengawasan syariah.

“Kalau pemerintah yakin, seluruh data dan kajian harus terbuka. Kita perlu melihat apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan keuntungan daerah,” lanjutnya.

Komisi III DPRD NTB juga mengingatkan potensi biaya yang muncul selama proses konversi, seperti penyesuaian sistem, SOP, pelatihan pegawai, pembentukan dewan pengawas syariah, hingga migrasi produk.

“Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah berapa total biaya konversi. Apakah nanti membutuhkan tambahan penyertaan modal dari APBD,” ujarya.

Selain biaya, DPRD turut menyoroti potensi kehilangan nasabah akibat perubahan sistem layanan. Menurut Nuna, tidak semua nasabah memahami mekanisme perbankan syariah sehingga pemerintah perlu mengantisipasi dampak tersebut sejak awal.

“Jangan sampai konversi mempersempit akses masyarakat terhadap layanan keuangan daerah. Risiko keluarnya nasabah lama atau perlambatan kredit harus terhitung matang,” bebernya.

Meski demikian, DPRD NTB tidak menutup pintu terhadap rencana konversi tersebut. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menilai industri keuangan syariah memiliki prospek besar jika dikelola secara serius.

“Kalau pengembangan industri keuangan syariah dipercepat, NTB bisa menjadi model nasional,” katanya di kesempatan lainnya.

Sambirang juga menyebut NTB berpeluang menjadi laboratorium pembelajaran industri keuangan syariah. Namun sebelum menyetujui Raperda konversi, DPRD ingin memastikan kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi daerah dan bukan sekadar memperkuat pencitraan kebijakan.

Tags: bpr syariahdprd ntbPDI PerjuanganPDIPraden nuna abriadi.
SummarizeShare

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Next Post
Ruko Akan Disegel Pemkab Deliserdang, 36 Pedagang Minta Perlindungan Presiden Prabowo – Jenggala

Ruko Akan Disegel Pemkab Deliserdang, 36 Pedagang Minta Perlindungan Presiden Prabowo – Jenggala

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.