Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menyerukan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra diambil alih oleh pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 23 Agustus 2026, di Jakarta.
Deddy menilai eskalasi karhutla di kedua pulau memerlukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum situasi benar-benar lepas kendali.
Ia menekankan perlunya koordinasi untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara secara terpadu dalam upaya penanggulangan.
Deddy juga menyatakan bahwa BNPB saat ini tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan orkestrasi penanganan karhutla secara efektif.
Keterbatasan pendanaan menurutnya berpotensi mengurangi efektivitas respon terhadap kebakaran yang meluas.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Keuangan melakukan asesmen menyeluruh terhadap kapasitas negara dalam merespons krisis ini.
Asesmen tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan fiskal dan operasional pemerintah dalam menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan.
Deddy mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.
Ia membandingkan harapan agar pemerintah daerah menangani kondisi tanpa dukungan anggaran memadai dengan menunggu waktu yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani.
Menurut Deddy, situasi karhutla pada 2026 lebih serius dibandingkan periode 2023–2025, dan kekeringan ekstrem terkait fenomena El Nino memperburuk kondisi.
Sementara itu, Presiden Prabowo meninjau penanganan dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kunjungan itu dilakukan setelah mendampingi Kepala Negara meninjau dampak karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Prasetyo menyebut Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Barat, sekaligus berkoordinasi dengan pihak di Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menerima berbagai laporan dan berdiskusi mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan karhutla.
Prasetyo menyatakan langkah itu ditempuh agar upaya penanggulangan dapat segera mengatasi kebakaran yang melanda, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.







