Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengajak dunia untuk mengubah paradigma dalam menghadapi konflik antarnegara.
Menurut Azis, pendekatan yang hanya mengutamakan kemenangan mutlak sudah tidak relevan lagi pada era keterhubungan global saat ini.
Ia menyoroti keterkaitan ekonomi, teknologi, energi, dan informasi yang membuat dampak suatu konflik meluas melintasi batas wilayah.
Perselisihan di satu kawasan, kata Azis, berpotensi memengaruhi harga energi, arus perdagangan, keamanan siber, serta kehidupan warga di negara lain.
Dalam catatan bertajuk “Dari Paradigma Kemenangan Menuju Paradigma Koeksistensi”, Minggu, 26 Juli 2026, Azis menegaskan satu kenyataan krusial.
“Semua pihak dapat menyerang. Tetapi semakin sedikit pihak yang mampu menang secara mutlak,” ujarnya dalam catatan tersebut.
Ia memberikan contoh perkembangan teknologi militer yang menggeser dinamika kekuatan, seperti drone berbiaya rendah yang mampu merusak fasilitas bernilai tinggi.
Selain itu, Azis mengingatkan bahwa serangan siber bisa melumpuhkan pelayanan publik dan sistem keuangan tanpa perlu konfrontasi militer konvensional.
Karena itu, ia menilai keamanan global tidak cukup hanya dibangun melalui kekuatan dan dominasi semata.
Azis menekankan perlunya mekanisme untuk mengelola persaingan agar tidak berujung pada kehancuran bersama.
Dalam pandangannya, koeksistensi bukanlah akhir dari persaingan dan bukan pula utopia yang menghapus perbedaan.
Koeksistensi berarti mengakui bahwa lawan tidak selalu dapat dihilangkan, namun persaingan dapat ditempatkan dalam aturan yang memungkinkan seluruh pihak bertahan dan menjalankan kepentingannya.
Ia menilai pandangan tersebut relevan dengan kondisi global saat ini, termasuk ketegangan Amerika Serikat–Iran di sekitar Selat Hormuz yang masih memengaruhi keamanan kawasan.
Azis juga mencatat upaya diplomasi internasional yang mendorong penghentian perang Rusia–Ukraina sebagai langkah penting.
Selain konflik bersenjata, ia menyebut tantangan bersama lain seperti perubahan iklim, pandemi, keamanan siber, dan perkembangan kecerdasan buatan.
Pada awal Juli 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Dialog Global Tata Kelola Kecerdasan Buatan di Jenewa sebagai wadah bagi negara dan pemangku kepentingan.
Azis berharap masyarakat internasional dapat mempercepat perluasan kerja sama, lebih cepat dibandingkan laju perkembangan kemampuan untuk saling menghancurkan.







