Ika Siti Rahmatika, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengimbau perempuan korban kekerasan di daerah tersebut untuk tidak menolak atau menunda upaya mencari perlindungan.
Menurutnya, pelaporan kasus penting agar korban bisa segera mendapat pendampingan dan akses keadilan.
Ia mencatat masih banyak korban yang memilih bungkam karena rasa takut, malu, atau tekanan dari lingkungan sekitar.
Akibatnya, sejumlah besar peristiwa kekerasan tidak terekspos ke publik dan tidak ditangani secara memadai.
Ika menilai perlindungan perempuan perlu diperkuat melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengawal setiap laporan secara profesional agar korban memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan.
Apabila bukti menunjukkan adanya kekerasan, pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi karena menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban.
Ika mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis bila mengetahui adanya indikasi kekerasan, melainkan membantu korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
Ia menekankan perlunya penguatan sinergi antar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Harapannya, semakin banyak korban yang berani melapor sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kejadian serupa bisa dicegah di masa depan, ujarnya dalam keterangan kepada Jenggala.id, Minggu, 28 Juni 2026.







