Polri menyatakan siap memberikan pelayanan bagi warga yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.
Pelayanan diarahkan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung secara damai, tertib, dan aman tanpa mengganggu kepentingan umum.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menyampaikan hal tersebut dalam keterangan, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara namun pelaksanaannya harus tunduk pada hukum dan menghormati hak orang lain serta ketertiban umum.
Isir mengingatkan bahwa hak ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang mesti dijaga agar berlangsung bermartabat.
Kepolisian mengajak peserta aksi untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati kebebasan serta hak warga lain yang sedang beraktivitas.
Kerja sama antara penyelenggara aksi dan petugas dinilai perlu supaya keamanan dan ketertiban terjaga selama kegiatan berlangsung.
Polri juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif menerima informasi menjelang penyampaian pendapat dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
Selain itu, publik diminta menghindari ajakan yang dapat memicu tindakan yang merugikan kepentingan bersama demi menjaga ruang aspirasi tetap aman.
Isir menutup dengan mengajak semua pihak memiliki kesadaran bersama agar aspirasi tersampaikan secara tertib, damai, dan penuh tanggung jawab.







