Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan over dimension dan over loading (ODOL).
Menurutnya, tindakan keras di lapangan lebih efektif daripada sekadar menaikkan nilai denda administratif.
Ia menilai kebijakan peningkatan denda berisiko menimbulkan masalah baru jika tidak disertai penegakan yang konsisten.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (15/7/2026).
Lasarus memaparkan bahwa kendaraan ODOL hanya sekitar 20 persen dari total armada di Indonesia.
Meski proporsinya relatif kecil, ia menekankan dampak ODOL sangat signifikan terhadap keselamatan lalu lintas.
Ia mengungkapkan data yang menunjukkan sekitar 80 persen kecelakaan disebabkan oleh kendaraan dengan dimensi atau muatan melebihi ketentuan.
Selain risiko kecelakaan, Lasarus juga menunjuk pada percepatan kerusakan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol, akibat praktik ODOL.
Untuk itu, ia meminta penerapan prinsip zero ODOL melalui penindakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan dari hulu.
Langkah pencegahan, menurut Lasarus, harus mencakup kepastian bahwa setiap kendaraan beroperasi sesuai dimensi dan kapasitas angkut yang ditetapkan.
Di sisi lain, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi antarinstansi terkait penanganan ODOL.
Aan mengapresiasi masukan dari Komisi V dan berharap kebijakan yang dirancang dapat direalisasikan sesuai target pada 2027.
Ia menegaskan penanganan ODOL tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja sehingga perlu sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Kementerian Perhubungan sedang mengembangkan sistem berbasis digital, termasuk integrasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).







