Komisi V DPR RI menegaskan komitmen untuk mengawal penyediaan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V ke kawasan PIK 2, Tangerang, Banten, dikutip Senin (13/7/2026).
Lasarus menekankan perlunya penerapan kebijakan hunian berimbang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurutnya, prinsip hunian berimbang harus dipakai untuk memperluas akses rumah layak bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Lasarus juga mengingatkan bahwa pembangunan perumahan tidak boleh semata berorientasi komersial.
Ia menilai aspek keadilan sosial, integrasi komunitas, dan pencegahan munculnya permukiman kumuh baru harus menjadi prioritas.
Komisi V meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat peran sebagai regulator, fasilitator, dan operator.
Penguatan peran itu dinilai penting untuk memangkas hambatan kepemilikan rumah, memperluas akses pembiayaan, dan mempercepat penyediaan lahan serta pembangunan rumah bersubsidi.
Anggota Komisi V, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan negara berkewajiban memastikan MBR memperoleh hunian yang layak sesuai kemampuan ekonominya.
“Masyarakat berpenghasilan rendah itu menjadi tanggung jawab pemerintah agar dia dapat memiliki rumah sesuai dengan kemampuan dia yang layak huni,” ujar Yasti.
Yasti menjelaskan bahwa dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, ketentuan luas minimum rumah diubah dari 21 meter persegi menjadi 36 meter persegi.
Ia berpendapat bahwa rumah seluas 21 meter persegi tidak lagi memenuhi standar kelayakan bagi sebuah keluarga.
Yasti juga mengkritik anggapan bahwa kepemilikan rumah MBR hanya untuk kalangan berpenghasilan hingga Rp12 juta.
Menurutnya, skema pembiayaan bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor lebih panjang membuka peluang bagi pendapatan lebih rendah.
“Dengan tenor panjang, masyarakat yang bergaji Rp3 juta sampai Rp4 juta pun bisa memiliki rumah karena cicilannya menjadi lebih terjangkau,” jelas legislator tersebut.
Ia mengingatkan pengembang untuk memenuhi kewajiban menyediakan hunian berimbang sesuai ketentuan yang mengatur proporsionalitas pembangunan rumah sederhana, menengah, dan mewah.
Yasti mencatat bahwa dalam kondisi tertentu lokasi pembangunan rumah MBR dapat dipindahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, termasuk pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
P3SRS disebut sebagai wadah yang menjamin hak penghuni setelah rumah susun diserahterimakan.
Komisi V menyatakan berbagai ketentuan tersebut krusial untuk menurunkan backlog perumahan nasional yang diperkirakan sekitar 13 juta unit.
Langkah itu juga dinilai mendukung target pemerintah untuk membangun tiga juta rumah.







