Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti tingginya frekuensi keluhan publik terhadap mutu layanan jalan tol di berbagai wilayah.
Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka rapat Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol di Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (12/7/2026).
Lasarus menyatakan keluhan-keluhan tersebut kerap muncul melalui pemberitaan media massa dan unggahan di media sosial.
Ia menegaskan bahwa jalan tol memiliki fungsi vital dalam mobilitas nasional sehingga penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan yang lebih ketat dibanding jalan umum.
Ketentuan terkait hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.
Meski demikian, Lasarus menilai penerapan aturan itu di lapangan masih membutuhkan pengawasan dan perbaikan lebih intensif.
Ia mempertanyakan sejauh mana peningkatan kualitas layanan yang telah dilakukan pada momen-momen kritis seperti arus mudik Lebaran, libur Natal dan Tahun Baru, maupun dalam aktivitas harian pengguna jalan tol.
Lasarus meminta evaluasi apakah sejak dibangunnya jalan tol telah terjadi perbaikan nyata pada berbagai aspek layanan atau kondisinya tetap seperti sebelumnya.
Beberapa isu teknis yang menurutnya mendesak untuk dikaji ulang antara lain upaya menurunkan angka kecelakaan yang masih menimbulkan korban jiwa di jalan tol.
Ia juga menyoroti implementasi teknologi Multi Lane Free Flow (MLFF) dan kebutuhan evaluasi agar teknologi itu efektif mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol.
Selain aspek keselamatan dan teknologi, pengawasan terhadap badan usaha jalan tol agar memenuhi Standar Pelayanan Minimum dianggap krusial.
Perbaikan fasilitas serta pengelolaan tempat istirahat (rest area) juga disebut sebagai bagian dari pemenuhan standar layanan yang harus ditingkatkan.
Panja Komisi V meminta penjelasan menyeluruh mengenai pelaksanaan SPM di seluruh ruas jalan tol Indonesia, termasuk perkembangan pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Dalam rapat dengar pendapat umum, Panja menerima sejumlah masukan pakar, antara lain usulan penerapan formula tarif otomatis berbasis kinerja jika SPM tidak terpenuhi.
Masukan lain mencakup keterbukaan data capaian SPM kepada publik untuk meningkatkan transparansi serta penataan kapasitas dan rekayasa lalu lintas saat musim mudik dan libur panjang.
Penguatan penegakan hukum terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang turut menyebabkan kerusakan jalan tol juga masuk daftar prioritas pembahasan.
Di akhir paparan, Lasarus menekankan bahwa transparansi terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum merupakan salah satu tuntutan utama masyarakat dan organisasi transportasi.







