Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, menegaskan pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan perlindungan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Pernyataan ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Senin (13/7/2026).
Ia meminta agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan menerapkan standar kualitas bangunan yang ketat.
Lasarus juga menekankan agar pembangunan tidak merusak lingkungan serta dilakukan sinkronisasi DAS hulu-hilir.
Peran aktif masyarakat pesisir, terutama nelayan, harus dioptimalkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan.
Pemberian ganti untung kepada pemilik lahan yang terdampak perlu dilakukan dengan pendekatan yang persuasif.
Tujuan kunjungan tersebut adalah memverifikasi bahwa infrastruktur pesisir yang dibangun memberikan manfaat nyata bagi warga, termasuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Komisi V ingin mengetahui perkembangan proyek sebagai bagian dari Prioritas Utama Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029.
Rangka program meliputi penataan kawasan pantai.
Program juga mencakup perlindungan wilayah pesisir dari banjir rob dan abrasi.
Selain itu, penataan daerah aliran sungai (DAS) menjadi bagian penting dari program.
Peningkatan sanitasi disebut sebagai prioritas untuk kesehatan lingkungan pesisir.
Perluasan sistem penyediaan air bersih juga menjadi salah satu fokus intervensi.
Upaya pemulihan lingkungan dimasukkan dalam keseluruhan rencana kerja.
Pengembangan kawasan ekonomi baru di Teluk Jakarta menjadi bagian dari skema pembangunan yang lebih luas.
Lasarus menilai Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air harus memperhatikan berbagai aspek agar manfaatnya berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar hasil pembangunan bersifat jangka panjang, melindungi pantai utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob sambil menjaga keseimbangan lingkungan.
Hak-hak masyarakat yang terdampak wajib diperhatikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Komisi V DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan proyek melalui fungsi pengawasan.
Seluruh temuan lapangan akan dibahas dalam rapat Komisi bersama kementerian dan lembaga mitra kerja sebagai dasar penyusunan tindak lanjut pengawasan DPR RI.







