Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta agar alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun anggaran 2027 direkomposisi demi pemerataan yang lebih adil.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal SDA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah Komisi V menelaah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen SDA.
Lasarus menegaskan bahwa distribusi saat ini menunjukkan ketidakseimbangan signifikan antarwilayah sehingga perlu diatur ulang.
Hasil kajian Komisi V menunjukkan perbedaan alokasi yang sangat mencolok; ada selisih sampai 2 triliun lebih antara wilayah yang mendapat porsi besar dan wilayah yang hanya memperoleh 48 juta.
Menurut Lasarus, fokus pemerataan bukan berarti setiap daerah mendapat jumlah yang sama, melainkan setiap wilayah harus merasakan manfaat pembangunan sehingga rasa keadilan publik terpenuhi.
Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat untuk menyusun ulang komposisi alokasi anggaran sebelum pagu anggaran tahun 2027 ditetapkan secara final.
Proses pembahasan akan dilanjutkan setelah pemerintah menyampaikan Nota Keuangan; hingga saat itu alokasi belum dikunci dan masih terbuka untuk penyesuaian.
Pernyataan terkait rekomposisi dan rencana tindak lanjut tersebut dikutip Kamis (23/7/2026) sebagai bagian dari kesimpulan rapat antara Komisi V dan Ditjen SDA.







