Komisi V DPR RI memperingatkan adanya celah dalam pengawasan kargo laut yang berpotensi memungkinkan barang berbahaya masuk ke kapal.
Ketua Komisi V, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan menerapkan mekanisme Regulated Agent atau Agen Terinspeksi sebagai lapisan pemeriksaan pra-pemberangkatan.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Lasarus, skema Agen Terinspeksi wajib diberlakukan supaya setiap kargo yang dikirim lewat laut menjalani pengecekan fisik sebelum memasuki kawasan pelabuhan.
Ia menekankan pemeriksaan dengan alat X-Ray untuk kargo, khususnya yang berasal dari pengirim tidak dikenal dan konsolidator kargo, sebagai langkah utama dalam skema tersebut.
Langkah ini dimaksudkan untuk menutup celah yang muncul dari praktik lama yang lebih mengandalkan penyaringan kendaraan di area buffer zone.
Lasarus mengingatkan bahwa lemahnya pemeriksaan independen dan ketat membuka peluang masuknya bahan berbahaya ke ruang kargo kapal.
Jika tidak diperbaiki sejak tahap awal, menurutnya, risiko kebakaran dan kecelakaan selama pelayaran akan meningkat.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengakui bahwa pengetatan pengawasan bisa menimbulkan keberatan dari pelaku usaha dan industri logistik karena berdampak pada proses pengiriman.
Namun ia menegaskan bahwa pertimbangan ekonomi tidak boleh mendahului keselamatan penumpang dan awak kapal.
Lasarus menegaskan pentingnya prioritas keselamatan dalam setiap kebijakan pengawasan kargo laut.







