Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan menyusun ulang alokasi anggaran dengan menempatkan pemerataan dan rasa keadilan sebagai prioritas utama.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Eselon I Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Lasarus menilai pemaparan sebaran anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang perlu diperbaiki segera.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi tidak boleh terkonsentrasi pada beberapa daerah saja.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan asal Kalimantan Barat itu menekankan setiap wilayah harus mendapat manfaat pembangunan sesuai kebutuhan dan tingkat prioritasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerataan bukan berarti identik di semua tempat, melainkan memastikan rasa keadilan yang terasa oleh seluruh masyarakat.
Lasarus juga menekankan pentingnya penetapan skala prioritas karena keterbatasan anggaran saat ini.
Salah satu perhatian khususnya adalah lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang menurutnya harus segera ditangani agar antrean panjang tidak kembali terjadi.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan lintasan Merak-Bakauheni yang dinilai sudah memiliki alternatif layanan sehingga antrean dapat diurai lebih baik.
Oleh karena itu Lasarus meminta Kemenhub memprioritaskan pembenahan di lintasan Ketapang-Gilimanuk dan segera menuntaskan permasalahan yang ada agar pelayanan lebih lancar.







