Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta agar pengelolaan operasional perkeretaapian diserahkan sepenuhnya kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) sebaiknya memfokuskan tugas pada pembangunan infrastruktur baru dan reaktivasi jalur agar keselamatan serta efektivitas pengelolaan sektor perkeretaapian meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat DJKA dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (17/7/2026).
Lasarus menyebutkan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur beberapa waktu lalu sebagai salah satu alasan penting untuk melakukan evaluasi tata kelola sektor ini.
Ia menilai pembagian kewenangan yang masih terbagi antara DJKA dan PT KAI menyebabkan penanganan operasional tidak berjalan maksimal.
Oleh karena itu, Lasarus mengusulkan agar tanggung jawab operasi dikonsolidasikan pada PT KAI sehingga DJKA bisa lebih fokus membuka jalur baru atau mereaktivasi rute yang ada.
Selain perubahan pengelolaan, Lasarus mengusulkan revisi Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2027 untuk memperjelas batas kewenangan antarinstansi.
Ia mencontohkan persoalan penanganan pelintasan sebidang yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah sering terhambat karena pembagian kewenangan yang belum tegas.
Dalam rapat itu, Lasarus juga menyoroti integrasi sistem persinyalan nasional, yang menurut pendalaman Komisi V bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menggunakan berbagai teknologi dari produsen berbeda sehingga belum saling terhubung secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, menyampaikan capaian target panjang jalur kereta api yang beroperasi pada 2026 telah mencapai 99,81 persen atau sepanjang 6.915,12 kilometer pada triwulan II, dari target 6.928 kilometer.
Allan menambahkan bahwa jalur kereta api yang menggunakan persinyalan elektrik telah mencapai 98,80 persen dari target tahun 2026.
Sementara itu, kondisi jalur kereta api dengan Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 telah mencapai 99,02 persen.
Dana pagu indikatif DJKA pada 2027 tercatat sebesar Rp4,65 triliun.
Dari jumlah tersebut, kebutuhan anggaran untuk mendukung program keselamatan perkeretaapian diperkirakan mencapai sekitar Rp3,17 triliun.
Alokasi tersebut termasuk Rp2,82 triliun yang ditujukan untuk perawatan dan pengoperasian Prasarana Milik Negara (IMO).







