Komisi V DPR RI menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas serangkaian kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Rapat dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono.
Dalam pertemuan tersebut Komisi V menyoroti insiden pada kapal KMP Putri Yasmin, KMP Mutiara Sentosa II, KMP Prince Soya, dan KMP Nurul Salsa.
Komisi menyatakan keprihatinan atas korban jiwa yang muncul akibat kecelakaan-kecelakaan itu.
Anggota dewan mengungkapkan rasa duka dan mendoakan agar korban yang meninggal diterima di sisi Tuhan YME.
Mereka juga berharap korban yang sedang menerima perawatan di rumah sakit bisa segera pulih.
Lebih jauh, Komisi V meminta pemerintah memastikan penanganan korban dilakukan secara menyeluruh dan profesional.
Pemberian santunan dan jaminan lain bagi keluarga korban harus dipastikan sampai benar-benar diterima.
Komisi menegaskan bahwa klaim tanggung jawab tidak cukup hanya berupa janji; proses administrasi dan penyaluran harus terwujud nyata.
Rapat itu juga menjadi forum untuk mengevaluasi aspek keselamatan pelayaran nasional agar kecelakaan serupa diminimalkan.
Komisi V menekankan perlunya penguatan pengawasan, perbaikan prosedur operasional, dan peningkatan standar keselamatan bagi penumpang serta awak kapal.







