Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi acuan utama dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).
Pernyataan itu disampaikan saat Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke TNGM di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meninjau aspek pengelolaan kawasan konservasi dan langkah mitigasi bencana.
Kunjungan tersebut juga bertujuan menilai upaya perlindungan ekosistem serta penanganan terhadap aktivitas pendakian dan penambangan ilegal di kawasan Merapi.
Alex menilai setiap kebijakan pembatasan akses, termasuk pelarangan pendakian, diambil berdasarkan pertimbangan keselamatan dan potensi bahaya dari aktivitas vulkanik.
Menurutnya, jika pemerintah atau Kepala Balai Taman Nasional memutuskan pendakian dilarang, keputusan itu harus ditegakkan dengan tegas demi melindungi masyarakat.
Pernyataan Alex dikutip Senin (13/7/2026).
Selain menuntut ketegasan, ia meminta agar kebijakan pembatasan diiringi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada sumber daya di kawasan Merapi.
Alex mengingatkan bahwa pelarangan tanpa alternatif penghidupan tidak dapat dibiarkan; pemerintah perlu menyediakan opsi kerja yang aman bagi masyarakat sekitar.
Isu penambangan ilegal juga mendapat sorotan dari rombongan Komisi IV DPR RI.
Alex menyerukan agar Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum mengambil langkah lebih proaktif untuk menindak praktik penambangan yang mengancam kelestarian kawasan konservasi.
Penindakan aktif dinilai penting untuk menjaga fungsi konservasi TNGM sekaligus memastikan pengelolaan kawasan berjalan dengan prioritas keselamatan dan perlindungan lingkungan.







