Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa dalam Tahun Sidang 2025-2026 DPR telah mengesahkan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Puan membacakan laporan kinerja DPR dalam Rapat Paripurna Khusus HUT ke-81 DPR RI.
Acara berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026.
Puan menegaskan upaya penguatan proses legislasi menjadi prioritas dengan tujuan agar pembentukan undang-undang berjalan lebih terencana, terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPR memperluas ruang partisipasi publik melalui mekanisme seperti Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, konsultasi publik, serta kanal digital untuk menerima masukan warga.
Selain itu, DPR juga menekankan penerapan konstitusi dalam produk hukum dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan dan pembahasan berbagai RUU.
Evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional menghasilkan Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas 2026 yang memuat 69 RUU.
Sementara Perubahan Keempat Prolegnas 2025-2029 mencakup 199 RUU.
Untuk agenda tahun sidang selanjutnya, sejumlah RUU akan dilanjutkan pada berbagai tahapan legislasi.
Rincian status yang disebutkan antara lain 14 RUU berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
Sebanyak 19 RUU telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Empat RUU sedang menjalani tahap harmonisasi di Badan Legislasi.
Di samping itu, 27 RUU masih dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan Dewan.
DPR juga berencana melanjutkan pembahasan delapan ratifikasi konvensi internasional.
Puan menekankan bahwa capaian legislasi tidak semata diukur dari jumlah undang-undang yang disahkan.
Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana produk hukum tersebut memberikan manfaat konkret dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.







