Insiden tabrakan yang melibatkan armada JakLingko dan menimpa seorang lansia di kawasan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat memicu perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menuntut langkah lebih dari sekadar penindakan terhadap pengemudi yang terlibat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Hardiyanto Kenneth pada Jumat (7/8/2026) sebagai respons atas kejadian yang dinilai mencerminkan kegagalan pengawasan di sektor transportasi umum.
Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transjakarta wajib melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen dan prosedur pengawasan pramudi.
Kent menegaskan bahwa seleksi calon sopir harus diperketat, meliputi uji kompetensi teknis, evaluasi kondisi fisik dan mental, serta pemeriksaan rekam jejak yang komprehensif.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan pengendalian emosi bagi pengemudi ketika beroperasi di jalan raya yang padat dan penuh tekanan.
Permintaan lainnya adalah pengoptimalan peran Akademi Transjakarta sebagai institusi utama untuk pendidikan dan pembinaan pramudi.
Menurut Kent, Akademi Transjakarta tidak boleh hanya menjadi simbol formalitas, melainkan harus berfungsi penuh untuk pelatihan, pembinaan karakter, dan evaluasi berkala.
Pelatihan berkelanjutan disebut sebagai keharusan, termasuk refreshment training, simulasi kondisi darurat, dan pendampingan psikologis bagi pengemudi.
“Profesi pramudi membawa konsekuensi besar karena bertanggung jawab atas keselamatan puluhan penumpang dan pengguna jalan lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Kent.
Selain peningkatan kualitas SDM, ia mendorong adanya keseragaman standar layanan di seluruh operator yang terintegrasi dalam JakLingko agar tidak terjadi disparitas kualitas di lapangan.
Kent juga mengusulkan pemanfaatan teknologi pengawasan, seperti GPS, kamera CCTV di dalam armada, dan sistem monitoring perilaku berkendara untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP), ia mendesak Dishub DKI untuk memberikan sanksi tegas kepada operator yang bersangkutan.
Hardiyanto Kenneth menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan segera agar kejadian serupa tidak terulang.
Identitas ketua rombongan kebijakan transportasi ini juga tercatat sebagai Alumni PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII.







