Jenggala.id Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Keputusan tersebut terkait dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Majelis Kehormatan Ketua Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran serius terkait syarat Capres dan Cawapres. Oleh karena itu, Anwar Usman dinyatakan tidak lagi memegang jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.
“Terbukti bahwa hakim terlapor melakukan pelanggaran yang serius,” ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan.
“Sebagai sanksi, hakim terlapor diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.
Pengumuman ini dibacakan dalam sidang yang diselenggarakan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, pada Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.
Keputusan ini berhubungan dengan laporan yang diajukan oleh Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.
MKMK memulai pengumuman dengan menjelaskan bahwa putusan MK memiliki kekuatan final dan mengikat. MKMK menyatakan penolakan atau setidaknya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian ulang, pembatalan, koreksi, atau revisi terhadap putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia Capres dan Cawapres.
Putusan tersebut memungkinkan warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi Capres atau Cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.







