Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan lima pilar orkestrasi kebijakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing UMKM dalam rantai nilai global.
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Dr. Tri Widodo, MA, saat menyerahkan policy brief peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 kepada Kemenko Perekonomian di Graha Sawala, Gedung Ali Wardana, Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/9).
Tri Widodo menyoroti peran UMKM yang besar bagi perekonomian nasional, dengan kontribusi 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja.
Namun partisipasi UMKM dalam Global Value Chain (GVC) masih rendah, jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara seperti Vietnam (51,2%) dan Korea Selatan (51,7%).
Dalam policy brief berjudul “Kepemimpinan Transformasional sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan dalam Memperkuat Resiliensi Nasional di Era Disrupsi Global,” LAN mengidentifikasi sejumlah hambatan kebijakan dan kelembagaan.
Tantangan yang disebut meliputi kesenjangan implementasi kebijakan (implementation gap), fenomena graduation trap dalam akses pembiayaan UMKM, serta kapasitas pengelolaan koperasi yang belum sejalan dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebutuhan integrasi lintas sektor menjadi penekanan utama agar intervensi pemerintah tidak berjalan parsial dan dapat membentuk ekosistem yang saling terhubung, ujar Tri Widodo.
Sebagai jawaban, LAN mendorong Satu Paket Kebijakan Transformatif yang dirangkaikan melalui Lima Pilar Orkestrasi Kebijakan.
Pilar pertama adalah pembentukan Komite Nasional Octahelix sebagai simpul orkestrasi lintas kementerian/lembaga.
Pilar kedua berfokus pada penguatan pembinaan dan penyerapan komponen lokal untuk memperkuat basis produksi domestik.
Pilar ketiga mengusulkan akselerasi sertifikasi internasional bagi produk dalam negeri guna meningkatkan akses pasar global.
Pilar keempat menekankan integrasi pembiayaan produktif melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modernisasi peralatan produksi.
Pilar kelima meliputi pembangunan National Supply Chain Early Warning System sebagai sistem peringatan dini rantai pasok nasional.
Rencana implementasi dirancang bersifat bertahap dalam empat tahapan aksi berbasis piloting pada periode 2026–2029.
Tahap awal diarahkan pada penyiapan regulasi dan landasan hukum, termasuk usulan revisi Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, pembangunan sistem NCCC dan penguatan kapasitas pengelola.
Tahap selanjutnya melaksanakan pilot project pada tiga klaster prioritas yang dilengkapi mekanisme evaluasi GO/NO-GO.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan dan perluasan program secara selektif (scaling up) berdasarkan pembelajaran dan bukti implementasi.
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, S.E., M.E., menyambut baik rekomendasi tersebut dan menilai orkestrasi kebijakan nasional sebagai kebutuhan mendesak.
Ia menekankan bahwa reformasi tidak cukup hanya pada regulasi, melainkan juga pada praktik dan cara kerja agar orkestrasi dapat berjalan konsisten.
Susiwijono menambahkan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan, integrasi data UMKM, dan efisiensi logistik nasional merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi kerakyatan.
Melalui kepemimpinan transformasional dan orkestrasi kebijakan yang solid, diharapkan ekonomi kerakyatan dapat menjadi fondasi resiliensi nasional menuju Indonesia Emas 2045.







