Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara mendesak penyelesaian cepat atas sengketa lahan pertanian yang kini masuk dalam kawasan hutan.
Permintaan itu disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan akhir tersebut dibacakan pada sidang paripurna DPRD Labura, Kamis (9/7).
Juru Bicara Fraksi, Sardo Sianturi, menekankan pentingnya kepastian hak atas lahan bagi warga yang menggantungkan hidup pada pertanian.
Sardo meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk memperjelas status tanah tersebut.
Selain persoalan agraria, fraksi mengkritik minimnya efek nyata dari serapan anggaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menurut fraksi masih banyak belanja yang belum menyentuh kebutuhan riil warga.
Ketua fraksi, Ir. H.M. Tampubolon, meminta Bupati Labuhanbatu Utara melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan terhadap kinerja OPD.
Fraksi menegaskan setiap pengeluaran APBD harus berdampak langsung, bukan hanya untuk kegiatan seremonial semata.
Mereka juga mendorong agar pembangunan didistribusikan lebih adil hingga ke seluruh kecamatan dan pelosok desa.
Ditekankan pula perlunya penyusunan program kerja berbasis kebutuhan lapangan (bottom-up) dan menghindari praktik menyalin dokumen perencanaan sebelumnya.
Meskipun memberi rangkaian catatan dan rekomendasi, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Penerimaan disertai ketentuan bahwa seluruh rekomendasi wajib menjadi bahan evaluasi menyeluruh demi meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.







