Petani di Kabupaten Bekasi memilih memanen padi sebelum waktunya akibat kekeringan yang terus berlanjut.
Keputusan panen dini diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar ketika lahan pertanian sudah mengering.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi melaporkan ribuan hektare sawah terdampak kekeringan.
Menurut data BPBD, kondisi kering tersebar di 52 desa pada 15 kecamatan dari total 23 kecamatan di wilayah itu, dengan luas terdampak lebih dari 3.000 hektar.
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyatakan penyebab utama adalah krisis pasokan air pada saluran irigasi.
Gangguan aliran irigasi memaksa sebagian petani memanen lebih awal meski hasil dan harga gabah menjadi tidak optimal.
Panen dini umum dilakukan saat ancaman seperti bencana alam, kekeringan, atau serangan hama untuk meminimalkan kerugian finansial.
Sub Koordinator Dinas Pertanian, Dodo Hadi Triwardoyo, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memperkecil dampak kekeringan.
“Kami telah mengeluarkan surat imbauan agar petani meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan melakukan pemetaan wilayah rawan,” ujar Dodo.
Dinas juga mendata ketersediaan pompa dan sumber air alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi darurat.
Pernyataan resmi dari Dinas Pertanian itu dikeluarkan pada Kamis, 30 Juli 2026.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan dukungan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk perlindungan seluas 1.500 hektare.
Skema asuransi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerugian petani akibat bencana kekeringan.
Sebagai alternatif, pemerintah menganjurkan petani di wilayah yang kesulitan air untuk beralih menanam hortikultura.
Tanaman hortikultura dinilai membutuhkan pasokan air yang lebih sedikit dibanding padi sehingga lebih sesuai pada musim kemarau.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat mereduksi dampak kekeringan dan mempertahankan produktivitas pertanian secara optimal.







