Pada 3/9/2026, Kepala Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi TNI Angkatan Udara (Kadisbintalau) melakukan pertemuan resmi dengan pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, Jalan Cut Meutia No. 10B, Jakarta.
Pertemuan berlangsung pukul 11.00-12.00 WIB dan merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama dalam pembinaan mental serta kehidupan beragama prajurit dan keluarga TNI AU.
Agenda utama meliputi pembahasan roadmap menuju nota kesepahaman (MoU) antara TNI AU dan Gereja Katolik terkait pelayanan pastoral bagi personel Katolik dan keluarganya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah keterbatasan jumlah imam yang berdampak pada kontinuitas pelayanan rohani di lingkungan TNI AU.
Rombongan Disbintalau dipimpin oleh Kadisbintalau, Marsma TNI Jaeetul Muchlis, M.Ag., dan didampingi Sesdisbintalau, Kol Sus Pdt. Jimmy Steven Sundalangi, S.Th., serta Kasubdis BFK Kol Sus Ariyansyah.
Dalam rombongan juga hadir Kasubdis Kejiwaan, Kol Sus Mulyadi, Staf Binroh Kapten Sus Moh. Afan, dan Staf Binroh PNS Saeful Uyun.
Dari pihak KWI hadir Ketua KWI Mgr. Antonius Subiyanto Bunyamin, OSC, Sekjen KWI Mgr. Adrianus Sunarko, OFM, dan Rm. Jeharut, Pr.
Pertemuan tersebut juga dihadiri wakil Ordinariat Militer Indonesia (OCI), antara lain Rm. Yos Bintoro, Pr., Marsda TNI Purn. Alfonsus Joko Takarianto, AKBP (Purn) Petronela, Dar Edi Yoga, dan Samuel Wahyu R.S.
Kadisbintalau menyampaikan bahwa inisiatif audiensi ini merupakan kelanjutan dari komunikasi dengan berbagai lembaga keagamaan, termasuk Kementerian Agama, PGI, dan MUI.
Ia menekankan bahwa rumah ibadah di lingkungan TNI AU diharapkan berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, solidaritas sosial, dan moderasi beragama.
Aspek moderasi beragama dan penguatan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bagian penting dari pembinaan mental yang didorong oleh Disbintalau.
Ketua KWI Mgr. Antonius menyambut baik inisiatif TNI AU dan menilai Angkatan Udara menunjukkan perhatian tinggi terhadap kehidupan beragama prajurit.
Menurut Mgr. Antonius, personel TNI AU di banyak keuskupan dikenal mengedepankan profesionalitas sehingga praktik moderasi beragama dapat berjalan efektif.
Mgr. Antonius menjelaskan bahwa KWI berfungsi sebagai forum musyawarah para uskup dan saat ini Gereja Katolik Indonesia memiliki 39 keuskupan, termasuk pengembangan terbaru di Keuskupan Labuan Bajo.
KWI menyatakan kesediaan untuk memperkuat jejaring dengan keuskupan-keuskupan agar pelayanan rohani bagi prajurit dan keluarga Katolik dapat terkoordinasi meski jumlah imam di lingkungan TNI terbatas.
Rm. Yos Bintoro menyoroti kebutuhan ada imam yang masuk dalam struktur organik untuk menjamin keberlangsungan pelayanan, khususnya di pusat pendidikan dan satuan strategis seperti Yogyakarta dan Bandung serta dalam lingkungan pembinaan mental TNI AU.
Ia mengingatkan bahwa sejarah pelayanan pembinaan mental di lingkungan TNI sering dimulai dengan kehadiran seorang imam, sehingga penempatan imam organik dapat memperkuat kontinuitas pembinaan rohani.
Diskusi juga menyinggung pengalaman pembinaan lintas agama di lingkungan TNI yang menjadi modal penting untuk menyusun kerja sama yang lebih sistematis antara TNI AU dan Gereja Katolik.
Rm. Yos memaparkan perkembangan pelayanan pastoral Katolik kepada personel TNI dan Polri di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa.
Kadisbintalau menyatakan dukungan untuk agar setiap kegiatan OCI maupun pelayanan rohani Katolik yang melibatkan prajurit dapat dikomunikasikan dengan Disbintalau agar menjadi bagian integral pembinaan mental TNI AU.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan personel dan anggaran tidak boleh menghambat upaya pembinaan, sehingga kolaborasi dengan lembaga keagamaan menjadi solusi praktis.
Mgr. Antonius menegaskan keterbukaan KWI untuk bekerja sama dan menyebut jejaring pembinaan mental di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang tersebar di berbagai keuskupan dapat dimanfaatkan tanpa harus membentuk struktur baru.
Kedua pihak berharap model kerja sama ini dapat dijadikan contoh yang lebih luas dan berpotensi menjadi acuan di tingkat Mabes TNI.
Pertemuan ditutup dengan komitmen melanjutkan komunikasi dan menyusun langkah konkret menuju MoU yang bertujuan memperkuat pembinaan mental, pelayanan rohani, moderasi beragama, serta pengabdian prajurit dan keluarga TNI AU kepada bangsa dan negara.







