Anggota Komisi ll DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan penurunan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2026 harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deddy meminta agar alokasi bagi MBG dihentikan lebih cepat, yakni pada 2027, agar tidak perlu ditunda sampai 2028.
Menurutnya, penghentian itu penting agar dana pendidikan dapat kembali dialihkan untuk PIP, KIP Kuliah, perbaikan fasilitas belajar, dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Politikus tersebut menyoroti turunnya jumlah penerima PIP di Kalimantan Utara pada 2026.
Ia menyebutkan bahwa pada periode 2019 sampai 2024 jumlah penerima rata-rata mencapai sekitar 8.000-an.
Sementara pada 2026 jumlah penerima di wilayah itu tercatat tidak sampai 3.000, yakni sekitar 2.700-an.
Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan penyaluran beasiswa PIP di Rumah Aspirasi Deddy Sitorus, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Tarakan, Rabu (5/8/2026).
Dalam penyaluran kali ini, Deddy mengungkapkan 209 siswa di Kota Tarakan menerima bantuan PIP.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 840 penerima PIP di Kota Tarakan pada tahun 2026.
Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., memberikan apresiasi atas peran Deddy dalam memperjuangkan penyaluran bantuan PIP bagi pelajar setempat.
Khairul mengharapkan dana beasiswa dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan menjadi motivasi bagi siswa agar terus berprestasi.
Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung tertib dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kalimantan Utara Rakhmat Sewa; Anggota DPRD Kota Tarakan Saparuddin; Kepala Dinas Pendidikan Tarakan Thamrin Toha; serta Kepala Cabang BRI Tarakan Arief Budiman.
Pemerintah Kota Tarakan menyatakan harapan agar Program Indonesia Pintar terus berlanjut sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.







