Komisi XI DPR RI menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi satu kursi Anggota Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) pada Kamis (25/6) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Lowongan tersebut menarik minat besar masyarakat sehingga proses seleksi berlangsung ketat.
Dari 85 pendaftar, 60 calon dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan uji kelayakan.
Untuk memperlancar pemeriksaan kelayakan, Komisi XI membagi 60 peserta ke dalam tiga panitia seleksi, masing-masing beranggotakan 20 orang.
Rapat dijadwalkan selesai pada hari yang sama dengan kemungkinan pengambilan keputusan pada malam hari.
Anggota Komisi XI, Harris Turino, memastikan proses seleksi berlangsung terbuka sehingga publik dapat mengawasi jalannya fit and proper test.
Harris juga menekankan bahwa pengawasan eksternal BS OJK menjadi semakin strategis setelah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini, yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, mengatakan bahwa dua kriteria tak bisa ditawar dalam penilaian kandidat.
Menurut Harris, pertama adalah kompetensi yang sesuai peran BS sebagai penyedia kajian dan keahlian bagi Komisi XI.
Kedua adalah integritas tinggi yang wajib dimiliki setiap calon anggota Supervisi OJK.
Komisi XI berharap figur terpilih mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap OJK dan meningkatkan akuntabilitas lembaga jasa keuangan.
Tujuan akhir dari proses ini adalah mendukung terciptanya ekosistem keuangan nasional yang sehat, transparan, dan terpercaya.







