Sejumlah mantan jurnalis dan sejarawan membagikan ingatan tentang pelbagai bentuk sensor dan represi militer terhadap pers pada era Orde Baru, terutama terkait peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli.
Pemaparan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘30 Tahun Kudatuli, dalam catatan wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran dan Menjaga Independensi’ yang digelar di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (19/7/2026).
Salah satu praktik yang diceritakan adalah pelarangan penggunaan nama Megawati Soekarnoputri dalam pemberitaan.
Menurut para peserta, wartawan dipaksa memakai alternatif penulisan nama seperti Megawati Taufiq Kiemas sebagai akibat upaya de-Soekarnoisasi oleh rezim saat itu.
Mantan jurnalis harian Bernas, Willy Pramudya, mengisahkan bagaimana tekanan politik memuncak di sekitar kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro.
Willy mengatakan bahwa awak media dikumpulkan di sebuah hotel dekat Tanah Abang dan diarahkan untuk menulis nama Megawati dengan format tertentu agar aman dari intervensi.
Ia juga menggambarkan kebiasaan aparat militer—terutama petugas dari Kapendam Jaya yang dikenal dengan nama Panggih—yang sering memasuki ruang redaksi untuk memeriksa komputer wartawan secara langsung.
Menurut Willy, ketika komputer belum dimatikan, personel militer kerap memberi arahan agar tulisan atau judul tertentu tidak dipublikasikan.
Widiarsi Agustina, yang pernah bekerja di koran militer Berita Yudha, menceritakan pengalamannya bekerja dalam lingkungan pers yang dikontrol ketat oleh struktur tentara.
Ia menyebut mendapat bimbingan dari mentor jurnalistik, almarhum Valens Goadoy, untuk tetap mempertahankan prinsip yang berpihak pada publik meskipun berada di institusi militer.
Widiarsi menambahkan bahwa pengawasan intelijen begitu ketat di sekitar Mimbar Demokrasi di halaman DPP PDI menjelang Kudatuli.
Menurut pengamatannya, intelijen menyamar di berbagai titik seperti dekat kotak sumbangan hingga dapur untuk memantau arus informasi.
Ia juga menegaskan bahwa pihak militer aktif melarang kemunculan kata ‘Soekarno’ dalam pemberitaan yang menyangkut Megawati.
Bahkan ketika PDI mengeluarkan dokumen resmi bertanda tangan Megawati Soekarnoputri, redaksi dilaporkan dipaksa untuk menulis nama tersebut dalam bentuk yang diinginkan militer, seperti Megawati Soekarno Taufiq Kiemas.
Selain mengatur diksi, militer disebut melakukan pemantauan kuantitatif terhadap porsi pemberitaan PDI di media cetak dan televisi.
Jika jumlah kolom atau tampilan gambar dinilai berlebihan, pihak militer langsung menghubungi pemimpin redaksi untuk meminta pengurangan, termasuk melakukan perhitungan rutin terhadap Media Indonesia dan Kompas.
Widiarsi mencontohkan bahwa Kompas kerap ditegur jika sebuah laporan berlanjut ke halaman belakang dengan panjang lebih dari empat kolom.
Sejarawan Bonnie Triyana menilai Peristiwa Kudatuli menjadi titik penting yang membuka peluang mobilitas politik vertikal bagi masyarakat setelah Pemilu 1999.
Ia memandang peristiwa tersebut sebagai salah satu tonggak yang berjalan bersamaan dengan tindakan pembredelan media dan penindasan aktivis menjelang reformasi.
Bonnie membandingkan metode represi Orde Baru yang sering terang-terangan dengan kecenderungan masa kini yang lebih terselubung namun tetap membahayakan independensi pers.
Menurutnya, meski cara-cara vulgar seperti penutupan media dapat dilakukan di masa lalu, kini ancaman lebih sering datang melalui tekanan ekonomis, penghentian iklan, panggilan telepon, atau intimidasi yang bisa sampai dikirimi kepala babi atau perusakan kendaraan.
Bonnie, yang juga tercatat sebagai Anggota DPR RI, menekankan pentingnya mengingat kembali peristiwa sejarah seperti Kudatuli agar pola-pola represi tidak terulang dan kebebasan pers tetap terjaga.







