Tiga puluh tahun sejak peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli masih meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan politik itu.
Pada hari tersebut, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58 Jakarta diserang, sebuah aksi yang memicu kerusuhan dan tindakan represif skala luas di ibukota.
Penyerbuan melibatkan kelompok pendukung Soerjadi hasil Kongres Medan 1996 yang berhadapan dengan pendukung Megawati Soekarnoputri—yang memenangkan Kongres Surabaya 1993—dengan pengamanan ratusan aparat keamanan.
Akibat peristiwa itu, Jakarta dilanda gelombang penangkapan massal, pembatasan kebebasan warga, kekerasan fisik, dan gugurnya beberapa nyawa.
Dokumentasi Amnesty International mencatat antara 206 hingga 241 orang ditangkap oleh aparat keamanan setelah insiden tersebut.
Sedikitnya 90 orang dilaporkan luka-luka, sementara antara lima hingga tujuh orang dilaporkan meninggal dunia dalam rentetan kejadian itu.
Pemeriksaan hukum yang berlangsung pada 2002–2003 menerapkan mekanisme pengadilan koneksitas dan cenderung memusatkan pemeriksaan pada tingkat pelaksana di lapangan.
Dua perwira militer yang diajukan sebagai terdakwa, Budi Purnama dan Suharto, akhirnya diputus bebas dalam proses tersebut.
Sementara itu, dugaan keterlibatan aktor intelektual, pola komando, dan kebijakan yang memungkinkan tindakan kekerasan hampir tidak disentuh oleh proses hukum yang ada.
Persoalan ini membuka isu impunitas; Guillermo O’Donnell menekankan bahwa demokrasi memerlukan kemampuan lembaga negara untuk melakukan horizontal accountability atas penggunaan kekuasaan aparatnya.
Dari perspektif keadilan transisional, Ruti G. Teitel berargumen bahwa masyarakat pasca-otoriter memerlukan mekanisme yang mengungkap kebenaran, menetapkan tanggung jawab, dan memulihkan kepercayaan publik.
Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyediakan kemungkinan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk menangani dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang itu diberlakukan.
Namun pembentukan pengadilan semacam itu mensyaratkan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Jika bukti dan penyelidikan lembaga berwenang menunjukkan bahwa Kudatuli memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, Pengadilan HAM Ad Hoc dapat menelusuri tanggung jawab hingga ke tingkat komando, bukan hanya pelaku lapangan.
Pengadilan pidana biasa dan pengadilan koneksitas memiliki keterbatasan dalam mengusut kebijakan sistematis dan rantai komando yang sering menjadi ciri pelanggaran HAM berat.
Prinsip-prinsip Louis Joinet tentang pemberantasan impunitas menegaskan empat hak korban: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas reparasi, dan jaminan ketidakberulangan (guarantees of non-recurrence).
Ketidakmampuan negara mengadili dugaan penyalahgunaan kekuasaan berpotensi menumbuhkan budaya impunitas yang melemahkan supremasi hukum dan menambah risiko berulangnya kekerasan politik.
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc bukan sekadar persoalan teknis hukum tetapi juga keputusan politik; tanpa dukungan mayoritas di parlemen, jalan menuju pengadilan itu sulit ditempuh.
Membuka kembali kemungkinan menyelesaikan Kudatuli melalui mekanisme yang dirancang untuk pelanggaran HAM berat akan menjadi investasi bagi kualitas demokrasi, keadilan bagi korban, dan pencegahan pengulangan tragedi serupa di masa depan.







