Prof. Sukidi Mulyadi menyampaikan renungan panjang terkait pelajaran yang muncul dari Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli pada peringatan ke-30.
Pemaparan itu berlangsung dalam diskusi bertajuk “30 Tahun Kudatuli, dalam catatan wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran dan Menjaga Independensi”.
Acara digelar di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur pada Minggu (19/7/2026).
Hadir dalam diskusi sejumlah mantan jurnalis yakni Willy Pramudya, Widiarsi Agustina, dan Ari Junaedi.
Turut hadir pula CEO Info Media Digital sekaligus aktivis Aliansi Jurnalis Independen, Wahyu Dhyatmika.
Sukidi membuka refleksinya dengan mengutip pandangan pengarang Mark Twain mengenai dinamika sejarah.
Ia juga merujuk pada Profesor Timothy Snyder dari Yale University untuk menekankan fungsi sejarah sebagai sumber pembelajaran dan peringatan.
Salah satu pelajaran utama yang disoroti adalah adanya apa yang disebut oleh Steven Levitsky dan Lucan Way sebagai “the weaponized state”.
Sukidi menjelaskan bahwa istilah itu menggambarkan penggunaan aparatur negara sebagai alat untuk menyerang dan menyingkirkan para penjaga demokrasi.
Menurutnya, serangan-serangan terhadap kebebasan berpendapat dan keselamatan aktivis bukan semata-latar administratif, melainkan bagian dari pola yang mengancam nilai kemanusiaan.
Ia mengingatkan bahwa debat teknis tentang klasifikasi pelanggaran HAM tidak boleh menutupi kenyataan bahwa hilangnya atau luka pada satu nyawa adalah serangan terhadap kemanusiaan.
Sukidi juga menyoroti kerja otoritarianisme lewat “the politics of fear” yang memanfaatkan teror, intimidasi, dan represi untuk membungkam masyarakat.
Ia menegaskan bahwa diamnya publik memberikan ruang bagi otoritarianisme untuk bertahan dan berkembang.
Untuk menandingi pola itu, Sukidi menilai keberanian kolektif mutlak diperlukan.
Ia mencontohkan bagaimana Megawati Soekarnoputri dan elemen gerakan pro-demokrasi tiga dekade lalu memilih berdiri melawan praktik kesewenang-wenangan.
Pelajaran ketiga yang dibawa adalah peran militerisme yang kerap menopang gerakan otoriter dengan upaya menguasai berbagai aspek kehidupan publik.
Dalam kaitan pertanggungjawaban publik, Sukidi mengambil rujukan pada konsep pembangkangan sipil yang diperkenalkan Henry David Thoreau.
Ia menekankan bahwa aparat keamanan didanai oleh uang pajak rakyat sehingga tidak memiliki legitimasi moral untuk melukai warga negaranya sendiri.
Sukidi juga mengutip pandangan Profesor Lawrence Lessig dari Harvard University tentang kewajiban moral warga menolak kepatuhan pada kekuasaan yang menyimpang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebagai penutup, Sukidi menegaskan dimensi moral dan religius perjuangan: berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang lalim merupakan bentuk perjuangan paling mulia.
“Sebaik-baik jihad, sebaik-baik perjuangan, adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa lalim,” ujarnya menutup sesi refleksi.







