Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menegaskan bahwa keberhasilan Rancangan Undang‑Undang Ketenagakerjaan seharusnya diukur dari kemampuan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja, bukan sekadar kuantitas perubahan pasal.
Rieke Diah Pitaloka, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KRPI, menyatakan hal tersebut saat melakukan audiensi dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).
Menurut Rieke, undang‑undang yang disusun harus menutup celah hukum dan merespons perubahan struktur kerja akibat perkembangan teknologi dan model ekonomi terbaru.
KRPI menekankan bahwa RUU ini harus mencakup seluruh profesi yang menggantungkan hidup dari pekerjaannya, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pekerja perikanan dan maritim, pekerja proyek, serta pekerja platform atau gig economy.
Dalam pertemuan tersebut KRPI mengajukan lima poin utama sebagai masukan substantif dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Pertama, organisasi buruh ini mengusulkan agar nama rancangan undang‑undang diubah menjadi RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja untuk menggeser paradigma politik hukum nasional.
Perubahan nama dimaksudkan agar pekerja ditempatkan sebagai pemegang hak konstitusional, bukan semata sebagai faktor produksi dalam ekonomi.
Kedua, KRPI meminta redefinisi hubungan kerja yang memasukkan unsur kontrol faktual dan dinamika ekonomi pekerjaan modern.
KRPI menilai draf saat ini masih berpegang pada kriteria klasik seperti jenis pekerjaan, upah, dan perintah, padahal pengawasan kerja kini dilakukan melalui algoritma, penetapan tarif, sistem rating, penalti, hingga pemutusan akses.
Ketiga, organisasi tersebut menuntut ketegasan aturan mengenai Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (HKWT) dan Hubungan Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk kriteria jenis pekerjaan, batas waktu, serta sanksi hukum terhadap penyalahgunaan.
KRPI juga meminta pembatasan ketat terhadap praktik outsourcing agar tidak dimanfaatkan untuk memutus masa kerja atau mengurangi hak‑hak dasar pekerja.
Keempat, KRPI menyerukan pemulihan hak ekonomi pekerja sesuai standar ideal Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait skema pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengenai Uang Pesangon, KRPI menegaskan perlu dikembalikan berjenjang mulai dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.
Untuk Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), usulan KRPI adalah pengembalian skema mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun, hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.
Terkait Uang Penggantian Hak (UPH), KRPI mengingatkan komponen yang harus dipertahankan meliputi ganti rugi cuti tahunan yang belum gugur; biaya transportasi pemulangan pekerja dan keluarga; penggantian perumahan; pengobatan/perawatan sebesar 15% dari pesangon/UPMK; serta hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama.
Kelima, KRPI meminta agar keberadaan jaminan sosial seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), jaminan hari tua (JHT), maupun jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak dijadikan alasan untuk mengurangi atau menggantikan kewajiban pesangon dan hak PHK lainnya dari perusahaan.
Organisasi itu menegaskan bahwa ukuran keberhasilan RUU adalah sejauh mana regulasi tersebut mampu menutup kekosongan perlindungan, mengakhiri ketidakpastian hukum, dan menjawab perubahan dunia kerja secara nyata.







